Status Surabaya Tidak Lockdown Kendati Pemkot Liburkan Sekolah

[caption id="attachment_16488" align="aligncenter" width="600"] Walikota Surabaya, Tri Rismaharini di rumah dinasnya saat menjelaskan seputar pencegahan menyebarnya Virus Corona di Kota Surabaya.[/caption]

SURABAYA-SUREPLUS: Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan Pemerintah Kota Surabaya, masih belum memutuskan "lockdown" atau isolasi sebagai dampak antisipasi penyebaran virus COVID-19. Ia mencontohkan seperti Korea Selatan yang membuktikan tidak perlu adanya lockdown. Hal tersebut, lantaran hal terpenting adalah kedisiplinan.

"Kota Surabaya belum dilaksanakan lockdown, karena kami juga ada pertimbangan soal ekonomi. Kalau lockdown ekonomi habis nanti," ungkap Risma saat jumpa pers di rumah dinasnya, Senin (16/3/2020).

Risma mengungkapkan, pihaknya telah berdiskusi membahas libur sekolah dan akhirnya melalui Dinas Pendidikan Surabaya memutuskan untuk meliburkan siswa tingkat TK,SD dan SMP. Disamping itu, ia mengklaim bahwa sudah mengeluarkan surat edaran imbauan kepada warga yang bepergian ke luar negeri.

"Sebaiknya ditunda dulu atau kalau memang mendesak sebaiknya mengkarantina diri sepulang dari luar negeri," ujarnya.

Ia menuturkan, kiat menghadapi wabah virus Covid-9 adalah disiplin menjaga hidup sehat. Ia kembali mengingatkan warga agar segera memeriksakan diri ketika merasa tidak sehat. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat, agar jangan sampai datang ke rumah sakit saat dalam kondisi akut.

"Saya tegaskan lagi pemeriksaannya gratis. Covid-19 bisa disembuhkan," kata Risma.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya Akmarawita Kadir sebelumnya mengatakan pihaknya meminta pemerintah kota mempertimbangkan perlu dan tidaknya mengambil kebijakan lockdown atau isolasi.

"Ada beberapa hal penting yang harus disiapkan oleh pemkot, jika harus mengambil keputusan lockdown antara lain. Pertama kepatuhan warga,kedua ketegasan aparat, ketiga menjamin ketersediaan bahan pokok termasuk makanan bagi warga tidak mampu, dan terakhir kekuatan informasi dan komunikasi," tutur Akmarawita.

Kendati demikian, ia menegaskan peran Pemkot Surabaya saat ini adalah harus menjalankan protokol-protokol yang dibuat oleh pemerintah pusat dan dikondisikan dengan keadaan di Kota Surabaya yakni melakukan pemantauan, khususnya di ruang-ruang publik, transportasi, dan membatasi adanya kerumunan.

"Banyak protokol yang telah dibuat oleh pemerintah pusat seperti, protokol kesehatan, protokol ruang publik, protokol perbatasan, protokol transportasi, dan protokol komunikasi, termasuk mengantisipasi dan menangkis hoaks yang banyak beredar," tutup Akmarawita.[DEWID/DM]

Editor: Dony Maulana

Posting Komentar

0 Komentar