Pakar Ekonomi Ragu Omnibus Law Akan Dongkrak Ekonomi Negara

[caption id="attachment_16437" align="aligncenter" width="700"] Rizal Ramli (paling kanan), pengamat ekonomi bersama Gubernur Jawa Timur. Khofifah Indar Parawansa[/caption]

SURABAYA-SUREPLUS: Pakar Ekononi dan Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli meragukan Omnibus Law yang diunggulkan oleh Presiden Joko Widodo mempu mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen.

"Saya tidak percaya. Pemerintah saja tidak pernah memberikan angka prediksi pertumbuhan investasi dan lapangan kerja. Mohon maaf jika omnibus law dipaksakan lolos menjadi undang-undang, perekonomian Indonesia hanya berhenti di angka 4 persen," ungkap Rizal Ramli usai menyaksikan pameran lukisan tunggal karya Yayak Yatmaka di Galeri AJBS, Surabaya, Selasa (10/3/2020).

Rizal mengungkapkan, problem utama yang harus diselesaikan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, adalah bagaimana membersihkan birokarasi yang korup.

"Sewaktu saya masih menjabat sebagai menteri keuangan, semua pejabat terus saya kasih tugas agar mereka tidak punya waktu untuk bertemu pengusaha," ujarnya.

Menurutnya, Omnibus Law yang akan di tetapkan ini potensi bermasalah dengan hukumnya juga besar sekali.

"Dari luar memang kelihatan bagus, mendongkrak pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi, tapi undang-undang yang ada langkahi semuanya," kata Rizal.

Dia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 hanya sampai 4 persen. Ia menjelaskan, apabila wabah virus Corona semakin serius, maka perekonomian akan berkurang 1 persen. Jika ada pejabat yang berkata soal pertumbuhan bisa sampai 5 persen, menurut Rizal hal tersebut hanya ngibul saja.

Kendati demikian, ia menjelaskan lambatnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri disebabkan faktor makro ekonomi, gagal bayar kasus Jiwasraya yang mencapai triliunan rupiah, daya beli masyarakat yang anjlok, faktor koreksi perekonomian digital dan terakhir pendapatan petani.

"Saya khawatir di kwartal kedua tahun ini akan ada gejolak ekonomi yang berdampak pada terjadinya gejolak politik di Indonesia. Saya sudah beri peringatan, tapi pemerintah terlalu Jumawa," tutup Rizal.[DEWID/DM]

Editor: Dony Maulana

Posting Komentar

0 Komentar