Komisi A DPRD Surabaya Klaim Banyak Gedung Tidak Memiliki SLF

[caption id="attachment_16359" align="aligncenter" width="738"] Anggota komisi A DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri yang mengklaim banyak bangunan di Surabaya belum kantongi SLF[/caption]

SURABAYA-SUREPLUS: Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menyatakan banyak bangunan gedung, khususnya pusat perbelanjaan seperti mal di Kota Surabaya tidak mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

"Jumlah gedung dan bangunan yang tidak ada SLF jumlahnya sekitar 1.200 persil di tahun 2015. Kalau sekarang, Ada kemungkinan bertambah menjadi 1.500 persil," ungkap anggota Komisi A DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri saat dikonformasi reporter Sureplus.id di gedung DPRD Surabaya, Senin (2/3/2020)

Syaifudin mengungkapkan, SLF adalah sertifikat terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun, serta memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan. Tanpa adanya SLF, maka gedung tidak bisa beroperasi secara legal.

Hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Disamping itu, dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 38 Tahun 2019 dijelaskan tentang pemberian sanksi yang diterapkan bagi bangunan yang tidak memiliki SLF dan/atau pemanfaatan bangunan tidak sesuai SLF.

"Sudah seharusnya mal-mal yang baru itu jangan boleh untuk beroperasi dulu sebelum mengantongi izin SLF. Tentunya semua mal di Surabaya harus mengurus SLF," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam hal ini dirinya menyoroti ada tiga mal baru siap operasi 2020 yakni Ciputra World Surabaya (CWS) 2, Sungkono Lagoon Avenue di kawasan Surabaya Barat, dan East Coast Center (ECC) 2 di kawasan Surabaya Timur.

"Untuk menguji SLF, Syaifudin mengatakan harus ada konsultan yang bertugas melakukan kajian lanyak huni di setiap pelaksaan komersial seperti bangunan mal, rumah toko dan lainnya," kata Syaifudin.

Kendati demikian, konsultan tersebut selanjutnya berkoordinasi dengan pihak Pemkot Surabaya melalui Dinas Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan.

"Dari semua dinas tersebut yang mengeluarkan SLF adalah Dinas Cipta Karya," tutup Syaifudin.[DEWID/DM]

Editor: Dony Maulana

Posting Komentar

0 Komentar