Khofifah: Jangan Gunakan Wabah Untuk Ladang Keuntungan

[caption id="attachment_16394" align="aligncenter" width="800"] Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat acara Pembukaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekbang) Regional I di Ballroom Shangri La Hotel.[/caption]

SURABAYA-SUREPLUS: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan stok masker, hand sanitizer, sampai bahan pangan di Jawa Timur masih mencukupi dan dijual dengan harga normal. Ia mengimbau agar wabah Corona Virus Desease (Covid)-19, jangan dijadikan ajang untuk menaikkan harga jual masker.

"Saya memastikan stok masker aman. Jangan sampai ada oknum yang menjual masker di atas batas harga wajar," ungkap Khofifah, saat acara Pembukaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekbang) Regional I di Ballroom Shangri La Hotel, Kamis (5/3/2020).

Khofifah mengungkapkan, stok masker hingga pangan di Jatim masih aman setelah berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) dan pihak terkait lainnya.

Menurutnya, pihak Pemprov sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan terkait adanya oknum-oknum nakal yang mencoba memanfaatkan situasi. Ia berjanji akan menertibkan jika ditemukan ada oknum yang terbukti menimbun atau menaikkan harga di atas batas kewajaran.

"Kalau stoknya cukup, saya minta tolong jangan ada manfaatkan situasi. Saya masih koordinasi dengan Satgas Pangan dan Polda Jawa Timur soal itu," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan  pihaknya telah membentuk tim khusus. Tim tersebut akan berupaya mencegah potensi penimbunan dan monopoli harga barang pokok, imbas dari wabah Covid-19.

"Kami akan mendatangi sejumlah distributor terkait ketersediaan barang, contohnya masker. Selain itu, kami juga akan menindak jika ada oknum yang terbukti menimbun, lalu menjual kembali dengan harga di atas batas wajar," kata Truno

Ia menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 5 Pasal 107 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dengan ancaman 5 tahun penjara. Terdapat juga Pasal 29 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang larangan bagi pelaku usaha menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dengan jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan dan gejolak harga.

Selain itu juga UU Nomor 5 Tahun 1999, apabila ada pelaku usaha dan pesaingnya menimbun dengan tujuan menetapkan harga, maka dapat dipandang sebagai praktik monopoli. Hukumannya berupa denda Rp 5 miliar dan maksimal Rp20 miliar.

Kendati demikian, ada larangan atau pembatasan bagi masyarakat yang membeli barang kebutuhan tersebut. "Pihak kami untuk saat ini masih mengimbau masyarakat agar tidak memborong barang kebutuhan untuk kepentingan pribadi," pungkas Truno.[DEWID/DM]

Editor: Dony Maulana

Posting Komentar

0 Komentar