Khofifah: Ratusan Desa di Wilayah Jatim Masih Tertinggal

[caption id="attachment_16295" align="aligncenter" width="738"] Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri acara Percepatan Penyaluran dan Pengelola Dana Desa di Jatim Expo Intenational di Surabaya.[/caption]

SURABAYA-SUREPLUS: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, telah mendata dari total 7.724 desa yang ada di Jatim, 365 desa diantaranya termasuk dalam desa kategori tertinggal. Beberapa diantaranya adalah satu desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo dan Bondowoso yang mana masuk kategori daerah sangat tertinggal.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa desa di Kecamatan Porong ini, termasuk dalam salah satu kategori tertinggal lantaran terkena dampak lumpur Lapindo beberapa tahun silam. Sementara desa di Bondowoso, karena akses untuk menuju wilayah tersebut sulit dijangkau.

"Makanya saya menyebutkan dari sisi keterjangkauan harus berkoordinasi dengan desa sekitarnya. Kabupaten juga harus sering turun supaya koneksitas antar desa dibantu," ungkap Khofifah, saat sesi wawancara usai menghadiri rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa 2020 di Jatim Expo, Surabaya, Rabu (26/2/2020).

Khofifah mengungkapkan, total dana desa yang digelontorkan pada tahun 2020 untuk 7.724 desa, mencapai Rp 7,654 triliun. Tahap pertama dana desa yang siap dicairkan sebesar 40 persen dari alokasi.

"Saya berharap di tahun 2020, zero desa tertinggal bisa terealisasi. Untuk mewujudkan hal itu, kami mengeluarkan surat edaran agar kepala desa bisa memanfaatkan dana desa untuk menurunkan angka kemiskinan di perdesaan," ujarnya.

Menurutnya, selama ini kemiskinan di desa lebih tinggi jika dibanding di perkotaan. Tidak hanya terjadi baik di tingkat nasional, namun juga di tingkat regional Jawa Timur. Kemiskinan di desa jumlahnya naik dua kali lipat, jika dibandingkan dengan perkotaan.

"Sensus penduduk yang dilakukan BPS, kita januari kemarin melakukan konsolidasi data ada 14,16 persen kemiskinan perdesaan di Jatim. Sementara kemiskinan di perkotaan 6,77 persen," kata Khofifah.

Ketimpangan antara kota dan desa yang relatif tinggi di Jatim bisa menjadi referensi bagi para kepala desa. Artinya, tahap pertama pencairan dana desa diharapkan lebih tepat sasaran, untuk mengentaskan kemiskinan.

Kendati demikian, ia menghadirkan narasumber dari kejaksaan, BPKP dalam rapat kerja yang dihadiri oleh 7.724 kepala desa, agar ada pendampingan secara berkelanjutan. Selain itu, bisa dijadikan referensi oleh para kepala desa dari pelaksanaan dana desa ini.

"Tentunya saya berharap agar cash for work menjadi bagian yang diprioritaskan oleh para kepala desa dalam mengoptimalkan dana desa," tutup Khofifah.[DEWID/DM]

Editor: Dony Maulana

Posting Komentar

0 Komentar