DPRD Surabaya Alokasikan Rp 140 Miliar Untuk Permakanan Kota Surabaya



[caption id="attachment_15700" align="aligncenter" width="700"] Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.[/caption]

SURABAYA-SUREPLUS: Setelah menerima aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses pertama untuk tahun anggaran 2020 pada hari Jumat lalu, DPRD Surabaya berencana mengalokasikan APBD sebanyak Rp 140 miliar untuk program permakanan. Langkah ini diambil menyusul kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya, yang menjadi Rp 10,3 triliun juga perlu diikuti pemerataan distribusi pembangunan.

"Dari total dana APBD, kami alokasikan Rp140 miliar untuk kegiatan permakanan yakni kegiatan memberi makanan layak satu kali, setiap hari, diantar dari rumah ke rumah warga penerima manfaat," ungkap Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwojono saat sesi wawancara di Gedung DPRD Surabaya, Senin (3/2/2020).

Dalam acara tersebut, hadir kalangan tokoh masyarakat, pengurus kampung, juga kader, anggota dan pengurus PDI Perjuangan (PDIP).  Adi mengungkapkan, DPRD dan Wali Kota Surabaya tengah memberi perhatian penting terhadap program-program sosial, di antaranya permakanan.

Menurutnya, sasaran kegiatan permakanan merupakan warga pra-lansia dan lansia kategori tidak mampu, warga terlantar, dan anak-anak yatim piatu. Anggaran sebesar Rp140 miliar itu untuk memberi makanan hampir 30.865 jiwa warga Surabaya.

"Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019, data MBR tercatat 665.882 jiwa, terdiri atas sebanyak 202.572 Kartu Keluarga," ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan data ini pemerintah kota bisa mengakselerasi penuntasan kemiskinan dengan intervensi kebijakan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah tidak layak, pemberdayaan ekonomi, kependudukan dan ketenagakerjaan.

Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi Surabaya yang tinggi serta peningkatan APBD hingga Rp10,3 triliun, di pihak lain harus pula diikuti pemerataan distribusi kue-kue pembangunan.

"Jangan sampai ada warga Surabaya terlantar. Tidak bisa makan. Tidak bisa sekolah. Sedapat mungkin pemerintah harus hadir, memberi solusi terhadap persoalan warganya, melalui kebijakan-kebijakan publik," tutup Adi.[DEWID/DM]

Editor: Dony Maulana

Posting Komentar

0 Komentar