Banjir Jakarta



[caption id="attachment_16305" align="aligncenter" width="679"] Ilustrasi banjir. Foto: Medcom[/caption]

Curah hujan baru akan mencapai puncaknya pada bulan Maret nanti. Namun hari-hari ini, Jakarta dan kawasan sekitar sudah dihumbalang banjir. Banjir tahun ini, yang diperkirakan bakal lebih luas, bukan hanya disebabkan adanya perubahan iklim, daya serap air tanah yang semakin rendah, penyempitan sungai yang semakin parah, tapi juga lantaran 80 persen daratan Jakarta sudah dipadati bangunan. Para pengembang dan pejabat yang memberi izin pembangunan, patut pula disebut sebagai salah satu biang kerok terjadinya banjir. Padahal, dalam Rencana Induk Pembangunan Jakarta 1965 – 1985 disebutkan, 60 persen ruang terbuka hijau difungsikan sebagai taman kota.





Banjir di Jakarta bukanlah perkara baru. Posisinya yang berada di dataran rendah memang sejak lama menjadi langganan banjir. Dalam Prasasti Tugu yang tersimpan di Museum Sejarah DKI Jakarta diceritakan, banjir sudah terjadi sejak zaman Kerajaan Tarumanegara. Untuk penanggulangannya, Raja Purnawarman memerintahkan penggalian Kali Chandrabagha (Bekasi) dan Kali Gomati (Kali Mati – Tangerang), sepanjang 12 km. Tak tanggung-tanggung, demi kelancaran proyek penggalian sungai itu, seribu ekor sapi dipotong. Bayangkan, jika satu ekor sapi dagingnya dimakan 100 orang saja, maka jumlah penduduk waktu itu sudah mencapai ratusan ribu jiwa. Akan tetapi yang menarik dari kebijakan Purnawarman, proyek penggalian sungai itu disertai dengan dikeluarkannya peraturan pembangunan pemukiman yang harus didasarkan pada prinsip keseimbangan ekologi. Rawa-rawa sepanjang pantai tak boleh diuruk, pemukiman hanya boleh dibangun di luar kawasan hutan lindung dan resapan air.





Begitupun di masa kolonial. Tahun 1872 bahkan pernah terjadi banjir besar yang menjebol sluisbrug (pintu air) di depan Istiqlal sekarang yang mengakibatkan Harmoni, Rijswijk (Jalan Veteran) dan Noordwijk (Jalan Juanda), Jalan Hayam Wuruk, juga Gajah Mada, tidak dapat dilalui kendaraan. Lalu tahun 1932. Ketika pada 9 dan 10 Januari 1932 hujan terus menerus turun selama dua hari dua malam dengan curah hujan mencapai 150 cm, banjir besar kembali melumpuhkan Jakarta. Jalan Sabang dan sekitarnya tenggelam dan memaksa penduduk Jakarta untuk tinggal di atap-atap rumah menunggu air surut.




Akan tetapi dalam menghadapi banjir, meski bangsa penjajah, pemerintah Hindia Belanda lebih sigap dalam mengambil tindakan ketimbang pemerintah dan elit kita yang lebih banyak ribut saling menyalahkan satu sama lain; kali-kali segera dibersihkan, kanal makin diperluas hingga ke selatan wilayah luar kota. Tak cukup sampai di situ, lurah-lurah yang ketika itu diistilahkan dengan nama wijkmeester atau bek dalam dialek Betawi, diberi tugas agar betul-betul mengawasi kebersihan. Mereka yang kepergok membuang sampah di sungai akan langsung dihukum. Pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan perintah agar semua kali buatan dan kanal di dalam kota Batavia dibersihkan dari penduduk yang tinggal di bantarannya. Hasilnya, kali-kali itu kemudian bisa dijadikan sarana utama bagi angkutan dagangan untuk memasok barang ke Batavia dari wilayah selatan. []

Posting Komentar

0 Komentar