Inflasi Nasional 0,23 Persen, Dosen UNAIR Paparkan Apa Saja Penyebabnya

Dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR), Rossanto Dwi Handoyo.

SURABAYA-SUREPLUS: Badan Pusat Statistik (BPS) saat masuk bulan Februari menyatakan inflasi tingkat nasional sebesar 0,23 persen. Angka itu, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR), Rossanto Dwi Handoyo berpendapat, angka inflasi 0,23 persen yang dikeluarkan oleh BPS dipicu siklus yang sedang berada dipuncak.

“Siklus inflasi nasional yang sekarang ini masih tergolong on the peak (puncak), dan masih tergolong aman untuk jual beli masyarakat,” ungkap Rossanto, saat dikonfirmasi reporter Sureplus.id di kampus UNAIR, Sabtu (22/2/2020).

Rossanto mengungkapkan, laju inflasi bulan januari berada di puncak yang dikarenakan oleh kenaikkan permintaan agregat baik di momen awal tahun baru maupun tahun baru cina. Kenaikkan harga pangan strategis seperti cabai dan bawang putih mengalami kenaikan 10 sampai 30 persen.

Menurutnya, ketersediaan barang pangan yang ada di masyarakat juga mengalami kendala. Hal itu terlihat pada beberapa komoditas pertanian yang masih berada pada masa tanam. Faktor tersebut merupakan salah satu alasan penyebab harga cabai naik dan memengaruhi laju inflasi.

“Ketergantungan impor barang juga masih menjadi kendala harga yang ada di masyarakat. Bawang putih yang diproduksi dari dalam negeri saat ini masih tergolong belum mampu mencukupi kebutuhan domestik,” ujarnya.

Bahkan, 90 persen kebutuhan bawang putih masih diimpor dari China apalagi ditambah adanya kasus Corona yg menghambat impor.

“Wabah Corona yang ramai pada bulan Januari menyebabkan impor bawang putih sedikit tersendat dan pembatasan supply juga memengaruhi harga di pasaran,” kata Rossanto.

Namun, Rossanto mengungkapkan langkah yang diambil pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga sudah cukup kompeten. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam beberapa hal sering melakukan intervensi dengan operasi pasar.

“Di sisi lain, pemerintah melakukan tindakan melakukan pengendalian asministered prices atau harga barang yang ditentukan oleh pemerintah seperti penurunan harga pertamax, pertalite, dan penyesuaian tarif tol mampu mengantisipasi naiknya harga barang pokok,” tuturnya.

Kendati demikian, BI yang berperan sebagai bank sentral juga tetap memberlakukan suku bunga tetapnya diangka 5 persen. Tindakan tersebut juga dapat menjadi langkah antisipasi BI sebagai pemegang kebijakan moneter untuk mempertahankan rupiah tidak jatuh dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Angka inflasi yang terjadi pada masa kepemimpinan Jokowi ini masih tergolong rendah, kalau dibandingkan dengan era kepemimpinan sebelumnya. Batasan inflasi mencapai 3 hingga 4 persen pada era Jokowi juga menjadi acuan kerja para kabinet dalam mengembangkan perekonomian nasional,” tutup Rossanto.[DEWID/DM]

Editor: Dony Maulana