Dampak Negatif bagi Ekonomi Tentang Beleid Angkutan Ekspor Bikin Was-was

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara.

JAKARTA-SUREPLUS: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017 mengenai Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu telah mengalami perubahan beberapa kali. Terakhir Permendag 80/2018 tentang Perubahan Kedua atas Permendag 82/2017 dan peraturan pelaksanaannya dicabut serta tidak berlaku.

Saat ini pun pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam proses penggarapan aturan baru beleid tersebut. Dalam draf Permendag baru, disebutkan eksportir wajib mengekspor batu bara dan/atau Crude Palm Oil (CPO), menggunakan angkutan laut dan asuransi nasional

“Saya khawatirnya aturan baru ini berdampak negatif bagi upaya peningkatan ekspor. Karena angkutan laut saat ini masih didominasi kapal dari luar negeri. Sedangkan, hanya sedikit kapal dari Indonesia, sehingga akan sulit peraturan tersebut diterapkan,” ungkap Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, saat berada di Jakarta, Sabtu (15/2/2020).

Bhima mengungkapkan, apabila tujuannya untuk menekan defisit transaksi berjalan, harus ada pengkajian ulang. Hal ini, lantaran bila dilihat dari perspektif yang lebih besar lagi kebijakan tersebut dapat berimbas negatif pada perekonomian negara.

Menurutnya, industri angkutan laut membutuhkan kepercayaan tinggi mengingat angkutan laut menjadi penghubung antarnegara. Jika aturan terkait angkutan ekspor benar-benar diterapkan, bukan tidak mungkin akan memperburuk defisit transaksi berjalan alias current account deficit (CAD).

“Dampak negatifnya dari peraturan baru itu akan memperburuk kinerja ekspor impor dan memperburuk defisit transaksi berjalan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang aturan tersebut. Bhima pun meminta pemerintah untuk terlebih dulu mendengarkan masukan dari pelaku industri langsung.

Sementara itu, sebelumnya Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengklaim pihaknya telah menyampaikan secara resmi permasalahan ini kepada pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. “Kami mengharapkan agar peraturan ini dibatalkan atau ditunda pemberlakuannya,” kata Hendra.

APBI berpendapat peraturan tersebut dapat berjalan efektif jika industri perkapalan nasional sudah siap dan tersedia. “Saat ini, keberadaan kapal nasional masih sangat jauh dari mencukupi untuk memenuhi ekspor batu bara Indonesia, bahkan hingga 10 tahun ke depan,” tuturnya.

Terlebih lagi, beberapa pembeli telah memastikan akan membeli batu bara dari Australia dan Rusia jika beleid ini benar-benar diterapkan. Ini lantaran ketidakpastian peraturan ini karena dapat berpotensi mengganggu kelancaran pasokan batu bara mereka, juga menimbulkan tambahan biaya terhadap batu bara yang mereka beli.

Kendati demikian, bila kondisi ini terus berlanjut maka dikhawatirkan akan terjadi penurunan ekspor batu bara yang dapat berdampak terhadap pendapatan dan penerimaan negara. “Sangat disayangkan karena saat ini harga batu bara mulai membaik akibat meningkatnya permintaan dari Tiongkok,” tutup Hendra.[DEWID/DM]

Editor: Dony Maulana