PT Tjitajam Tengah Menggodog Solusi Bagi Konsumen Perumahan Green Citayam City yang Kehilangan Rumah

JAKARTA – SUREPLUS: Rabu 12 Februari 2020, Penggusuran rumah ilegal Perumahan Green Citayam City tinggal menghitung hari. Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat sudah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk eksekusi perumahan di di Desa Ragajaya, Citayam, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut.

Rakor digelar pada pada Senin 10 Februari 2020 di PN Cibinong. Pihak pengadilan mengundang pihak-pihak terkait Antara lain dari unsur TNI/Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemerintah Daerah.

“Rakor itu untuk mempertegas sosialisasi kasus penyerobotan lahan PT Tjitajam dan eksekusi sehubungan putusan tersebut,” kata Reynold Thonak, kuasa hukum PT Tjitajam, pemilik sah atas lahan yang diserobot dan dijadikan lokasi perumahan Green Citayam City.

Dalam rakor tersebut, makin terungkap bahwa pengembangan Perumahan Green Citayam City memang bermasalah sejak awal. Catatan pihak Satpol PP, kata Reynold, menyebutkan bahwa perumahan itu sempat disegel saat baru terbangun 200 unit karena tidak berizin.

Namun pihak pengembang yakni PT Green Construction City ngotot melanjutkan pembangunan. Satpol PP kemudian menyegel lagi saat rumah terbangun 400 unit. Meski demikian pembangunan terus dilanjutkan tanpa perizinan.

“Pihak pengadilan jadi makin yakin bahwa perumahan ini bermasalah, tidak hanya penyerobotan lahan yang menyangkut Sengketa Hak kepemilikan, tapi ada  juga pelanggaran hukum administratif,” kata Reynold mengutip keterangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dari hasil Rakor.

Seiring hasil Rakor tersebut, pihak TNI/Polri mendukung penuh pelaksanaan eksekusi dan akan melakukan pemetaan situasi lokasi eksekusi sepekan ini. Pemetaan lokasi mencakup analisa potensi kerawanan pelaksanaan eksekusi perumahan. Hasil pemetaan ini akan dipaparkan dalam rakor lanjutan pada pekan depan.

Bagaimana nasib konsumen yang rumahnya tergusur?

Reynold mengatakan, masalah nasib konsumen Green Citayam City yang tertipu oleh pengembang sehingga terancam kehilangan rumah itu juga dibahas dalam rakor tersebut. Keputusannya, selain siap memberikan konsultasi hukum bagi konsumen, pihak PT Tjitajam juga menyiapkan solusi bagi konsumen yang kehilangan rumah.

“Saat ini kami tengah menggodog langkah-langkah yang bijak untuk Para konsumen yang tertipu, Pertimbangannya solidaritas, karena PT Tjitajam dan konsumen sama-sama jadi korban dari konsiparsi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab baik Swasta maupun di Pemerintahan dalam hal ini Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, BPN Kab. Bogor dan pihak Bank BTN” kata Reynold.

Dari informasi yang dihimpun, sejauh ini sudah ada sekitar 600 orang yang telah meneken akad kredit dengan BTN untuk pembelian rumah di GCC. Dari sejumlah itu, sekitar 300 orang bahkan sudah menempati rumah yang terbangun.

Untuk langkah hukum, ada dua langkah hukum yang bisa ditempuh. Konsumen yang mengambil kredit melalui BTN, bisa mengajukan gugatan perdata dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini BTN digugat sebagai pihak yang memfasilitasi pembiayaan atas kegiatan yang tidak sah.

Adapun konsumen yang langsung transaksi dengan pengembang bisa melalui mekanisme kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Ini untuk transaksi seperti pembayaran penambahan luas tanah.

PKPU tahap pertama sudah bergulir sejak September 2019 lalu. Sebagian konsumen sudah menerima dananya kembali secara bertahap. “PKPU berikutnya sudah bisa mulai lagi,” kata Reynold.

Tahapan Eksekusi Perumahan Green Citayam City

Penggusuran bangunan ilegal Perumahan Green Citayam City menjadi opsi yang paling memungkinkan karena pihak yang dinyatakan bersalah secara hukum tak kunjung mematuhi perintah pengadilan.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Cibinong sudah meminta pihak-pihak yang menyerobot lahan agar menyerahkan tanah dalam keadaan kosong ke PT Tjitajam. Keputusan itu ditetapkan dalam sidang aanmaning di Pengadilan Negeri Cibinong pada 27 Desember 2019.

Sesuai keputusan dalam sidang itu, jika dalam waktu delapan (8) hari perintah pengadilan tidak dilaksanakan, maka pengadilan akan mempersiapkan langkah-langkah eksekusi dengan upaya paksa. Dalam hal ini PN Cibinong menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung terkait kasus penyerobotan tanah PT Tjitajam yang sebagian dijadikan Perumahan Green CItayam City.

Karena perintah pengadilan tak dipatuhi, PN Cibinong mulai menjalankan tahap pra-eksekusi. Untuk itu, juru sita pengadilan sudah menuntaskan pemeriksaan tanah (kontratering) di lokasi pada Jumat 10 Januari 2020.

Putusan Hukum

Dalam putusan MA atas kasus tersebut, sudah ditegaskan bahwa, ‘PT Tjitajam yang sah menurut hukum adalah PT Tjitajam dengan Susunan Pengurus Direktur Rotendi dan Komisaris Jahja Komar Hidajat, karena itu berhak atas tanah objek sengketa’.

PT Tjitajam sebagai pihak Penggugat Intervensi dalam kasus ini pun diputuskan sebagai pemilik sah atas tanah berikut bangunan di atasnya yang menjadi objek sengketa, sesuai SHGB No. 3/Citayam, SHGB No. 1798/Ragajaya, SHGB No. 1799/Ragajaya, SHGB No. 1800/Ragajaya, SHGB No. 1801/Ragajaya, SHGB No. 257/Cipayung Jaya, dan SHGB No. 1802/Ragajaya.

Seluruhnya atas nama PT Tjitajam dengan Pengesahan Akta Pendirian tertanggal 12 Agustus 1996′, di mana sebagian tanah menjadi lokasi proyek Perumahan Green Citayam City yang dibangun/ dikembangkan oleh PT. Green Construction City .

Putusan Mahkamah Agung RI No : 2682 K/PDT/2019 itu telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) diketok pada 4 Oktober 2019 dan diberitahukan kepada pihak-pihak berperkara pada bulan November 2019.

Putusan MA ini juga memperkuat putusan sebelumnya yakni Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No : 79/Pdt.G/2017/PN.Cbi No : 79/Pdt.Int/2017/PN.Cbi tanggal 7 September 2018, dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 146/Pdt/2019/PT.Bdg tanggal 16 Mei 2019. Putusan PT Bandung sudah membatalkan sertifikat pengganti yang menjadi pegangan pengembang Perumahan Green Citayam City.[rls/DM]