Sejarah Konflik di Kepulauan Natuna

Perairan Natuna. Foto: Dok/Koarmada I
Konflik antara negara memperebutkan wilayah Natuna sebenarnya bukanlah perkara baru. Bagaimana tidak, wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah dengan cadangan gas yang diprediksi lebih dari 222 Trillion Cubic Feet (TCT). Menurut informasi yang dilansir dari berbagai sumber, dari 16 blok sumber gas yang dimiliki Natuna, baru 5 yang telah berproduksi dan sisanya masih dalam tahap eksplorasi. Bahkan blok Natuna D-Alpha disebut-sebut mampu memenuhi kebutuhan gas Indonesia hingga lebih dari 70 tahun ke depan. Jika itu benar, maka dapat dipastikan bahwa Natuna merupakan salah satu sumber gas terbesar di Asia.

Dari sektor perikanan, wilayah ini memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang ditaksir lebih dari 1 juta ton pertahun, dan baru sekitar 34 persen yang telah dimanfaatkan, itupun tak lebih dari 4,3 persen yang dapat dinikmati Kabupaten Natuna. Karenanya, jamak jika kemudian wilayah perairan ini menjadi sasaran empuk pencurian ikan dari para nelayan Vietnam, Cina, Malaysia, hingga Thailand. Belum dari pariwisatanya, dimana Kabupaten Natuna memiliki potensi yang tidak kalah dengan Bali, Lombok, Raja Ampat, Bunaken, Banda, Wakatobi, atau Derawan. Kondisi geografisnya yang kurang lebih 99 persen perairan menyimpan keindahan yang sangat mengagumkan.

Berdasarkan manuskrip-manuskrip Melayu lama, baik berupa catatan sejarah, surat-surat, maupun silsilah, teritori Natuna tidak dapat dipisahkan dengan wilayah Timur Laut yaitu Patani, Kelantan, Terengganu, dan Kamboja—lebih luas lagi keterkaitannya dengan Pahang, Johor, Sarawak, Brunei, Sambas, Pontianak, juga tempat-tempat lainnnya di Asia Tenggara dan dunia internasional terutama Cina.

Kepulauan Natuna mulanya (1597 M) merupakan wilayah yang dikuasai Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor. Akan tetapi pada abad ke-19 wilayah ini beralih ke dalam penguasaan Kesultanan Riau. Ketika negara Indonesia berdiri, delegasi dari Kesultanan Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa, dan pada 18 Mei 1956 secara resmi Kepulauan Natuna didaftarkan sebagai wilayah kedaulatan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Konflik pertama Kepulauan Natuna diawali ketika diawali oleh Malaysia yang menyatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya menjadi milik Malaysia. Namun untuk menghindari konflik panjang, pada era konfrontasi 1962-1966 Malaysia tidak menggugat status Natuna, dan sebagai pengamanan, Indonesia membangun berbagai infrastruktur di Kepulauan Natuna seluas 3.420 kilometer persegi.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah masa tumbuhnya sentimen anti Cina. Dari 5.000-6.000 orang, hanya tersisa 1.000 orang Cina akibat sentimen itu. Slentingan kemudian muncul, warga keturunan Tionghoa menghubungi Presiden Cina kala itu, Deng Xiaoping untuk mendukung kemerdekaan Natuna. Meski banyak pihak yang memaksa merebut Natuna, secara Hukum Internasional, negosiasi yang dibangun Cina tidak dapat dibuktikan sampai hari ini.

Tahun 2009, ketika tampuk pemerintahan Indonesia dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, secara terang-terangan Cina melanggar Sembilan Titik yang ditarik dari Pulau Spartly di tengah Laut Cina Selatan, lantas diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Padahal, sejak 1996 Indonesia telah mengerahkan lebih dari 20.000 personil TNI untuk menjaga Natuna. Persoalan ini kemudian reda setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprotes keras pelanggaran ini melalui Komisi Landas Kontinen PBB.

Memasuki era Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali menegaskan bahwa Sembilan Titik yang diklaim Cina tidak memiliki dasar hukum internasional apapun. Bahkan dikutip dari Surat Kabar Jepang Yomiuri Shimbun, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar Cina berhati-hati dalam menentukan peta perbatasan lautnya.

Hari-hari ini, hubungan Indonesia-Cina kembali memanas. Pasalnya, sejak 10 Desember kemarin puluhan kapal ikan Cina dengan pengawalan kapal perang fregat, kembali memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEE). Namun, meski jalur diplomatik baik berupa nota protes, pemanggilan duta besar Cina di Jakarta, bahkan pengerahan dengan diluncurkannya operasi siaga tempur Natuna sudah pula dilakukan, pemerintah Cina tetap bergeming. Jangankan mengakui perbuatannya sebagai pelanggaran dan meminta maaf, Presiden Cina Xi Jinping dengan arogannya malah mengklaim kawasan kaya sumber alam laut itu termasuk wilayah kedaulatan Cina. (Fahmi Faqih)

Posting Komentar

0 Komentar