Pakar HKI UNAIR: Banyak Pihak Rugi Karena Bolpoin Tiruan Cina

[caption id="attachment_15917" align="aligncenter" width="1024"] Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi pakar di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Rahmi Jened saat memberikan keterangan soal pengungkapan impor ballpoint merek Standard palsu di PT Terminal Petikemas Surabaya.[/caption]

SURABAYA-SUREPLUS: Kasus temuan satu container berisi bolpoin tiruan atau merek palsu asal China, yang dikirim lewat transportasi laut di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, membuat  Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang juga sekaligus pakar di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Rahmi Jened turut memberikan pendapat.

"Benar ada pelanggaran HKI, yaitu berupa importasi barang palsu yang dilakukan oleh PT PAM berupa pulpen merek standard yang mana pemilik atau pemegang mereknya adalah PT Standardpen Industries (PT SI)," ungkap Rahmi, saat dikonfirmasi di kampus UNAIR, Senin (20/1/2020).

Rahmi mengungkapkan, oleh pihak Bea Cukai barang impor berupa 2 kontainer berisi bolpoin tersebut dilakukan proses penangguhan sementara ke Pengadilan Niaga Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan agar barang tersebut tidak beredar terlebih dahulu.

Menurutnya, hal ini hanya secuil barang palsu atau pemalsuan merek yang terungkap, dan masih ada banyak pemalsuan merek dan barang palsu lain yang belum terendus. Beredarnya barang palsu, tentu akan menimbulkan kerugian tidak hanya kepada negara maupun pemilik barang asli atau pemegang mereknya, akan tetapi  juga kepada masyarakat sebagai konsumen.

“Dewasa ini pemalsuan itu tidak hanya dilakukan pada barang saja, bahkan obat-obatan dan produk farmasi juga ada produk aspalnya alias asli tapi palsu. Pihak yang dirugikan tentu saja negara karena mereka tidak membayar bea masuk, produsen pemilik merek, dan tentu masyarakat sebagai konsumen juga akan dirugikan karena bisa jadi produk itu berbahaya,” ujarnya.

Karena itulah, Rahmi juga memberikan apresiasi kepada Bea Cukai, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan juga jajaran yang sudah mengungkap kasus tersebut karena ini merupakan komitmen bersama untuk memberantas barang-barang palsu dan menegakkan hukum.

“Saya sangat apresiasi kepada seluruh instansi terkait yang telah mengungkap kasus ini, karena ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menegakkan keadilan hukum di negeri ini dan memerangi produk-produk palsu yang sangat merugikan bagi semua pihak tersebut,” kata Rahmi.

Kendati demikian, ia berharap kedepannya agar penegakan hukum di Indonesia ini jauh lebih baik lagi dan  juga ada kesamaan persepsi hukum tentang HKI bagi kalangan penegak hukum di Indonesia.

“Harapannya semoga ke depan penegakan hukum kita ini lebih baik lagi, dan tentu kita mengharapkan adanya kesamaan persepsi bagi penegak hukum tentang aspek-aspek hukum HKI,” tutup Rahmi.[DEWID/DM]

Editor: Dony Maulana

Posting Komentar

0 Komentar