Nasib Suram Buruh di Balik RUU Omnibus Law

[caption id="attachment_15879" align="aligncenter" width="610"] Ilustrasi Omnibus Law. Foto: Istimewa[/caption]

Di periode ke-2 pemerintahan Joko Widodo ini, masa depan buruh sepertinya akan semakin suram. Bagaimana tidak, dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta tenaga kerja, pemerintah Jokowi tidak pernah meminta pendapat ataupun membuka ruang diskusi dengan buruh terkait perumusan ruu tersebut. Padahal, pelibatan buruh penting karena RUU Cipta Kerja bakal mempengaruhi  dan menentukan nasib mereka ke depan.




Atas dasar itu, kemarin, Kamis (16/1), Aliansi Serikat Buruh mengadu ke Komisi IX DPR. Dalam pengaduan itu Koordinator Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) Abdullah mengatakan, "Ada kecemasan kolektif manakala pemerintah (berpotensi) membuat Omnibus Law yang hanya mendukung kaum kapital. Kami ingin mengawal agar jangan sampai pemerintah menggadaikan kepentingan rakyat hanya karena kepentingan investasi."





Tak hanya meminta agar pemerintah membuka ruang diskusi, Abdullah juga menegaskan rencana penerbitan UU Omnibus Law Cipta Kerja telah salah tempat. Pasalnya, RUU Omnibus Law tidak sepantasnya diberlakukan kepada undang-undang terkait ketenagakerjaan yang bersifat privat.





Selain Abdullah, Sekjen Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP KSPI) Bambang Suyono juga menyoroti soal ruu tersebut. Di antaranya mengenai perubahan upah bulanan menjadi upah per jam.





"Kami menilai akan ada degradasi dalam undang-undang yang sebenarnya sudah cukup memadai. Seperti aturan upah yang diubah per jam. Itu apa parameternya? Bagaimana cara hitungnya? Bpa implikasi terhadap investasi yang melatarbelakangi omnibus law?," jelas Bambang.





Selain memprotes RUU Omnibus Law, selanjutnya Bambang menyinggung soal pembentukan Satgas Ketenagakerjaan oleh pemerintah yang juga tidak melibatkan pekerja. Protes keras yang dilakukan buruh sangat beralasan mengingat pembuatan ruu tersebut hanya melibatkan unsur pengusaha dan pemerintah.





"Mekanismenya tidak fair. Kaum pekerja bagian dari industrialisasi, dan penggerak ekonomi. Kenapa pemerintah membuat tim satgas tidak melibatkan kami? Kami mengerti omnibus law ini untuk investasi dan teknologi, tapi jangan sampai mengorbankan anak bangsa," pungkasnya. (FF)



Posting Komentar

0 Komentar