Maraknya Fintech Ilegal, Khofifah: Berikan Perlindungan Lebih Signifikan Kepada Masyarakat

[caption id="attachment_16022" align="aligncenter" width="3648"] Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat berdialog bersama dengan team OJK di gedung negara Grahadi Surabaya.[/caption]

SURABAYA-SUREPLUS: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghimbau pada pengawas industri jasa keuangan agar selalu melindungi masyarakat, dari maraknya teknologi keuangan yang terbukti melakukan tindak penipuan.  Salah satu bentuk penipuan yaitu investasi dan finansial teknologi yang illegal.

“Saya berharap untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas industri jasa keuangan di Indonesia, agar  memberikan perlindungan lebih signifikan kepada masyarakat agar tidak mengalami kerugian akibat penipuan investasi dan fintek illegal," ungkap Khofifah, saat memberikan pemaparan di acara Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2020 dan Serah Terima Jabatan Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur di Ballroom Hotel Sheraton Surabaya, Kamis (30/1/2020).

Khofifah mengungkapkan, selain OJK lembaga perbankan dan elemen strategis yang lain  khususnya aparat penegak hukum mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk menghindarkan dari penipuan dengan modus finansial teknologi.

Menurutnya, memberikan perlindungan kepada masyarakat merupakan tugas dari OJK. Namun bila tidak dibantu elemen lain, OJK akan kekurangan energi untuk menanganinya karena kecepatan teknologi dan luasan wilayah Indonesia, serta  jumlah penduduk yang sangat besar dengan literasi keuangan yang masih banyak yang belum memadai.

"Tugas OJK terangkum dalam 3M yaitu mengatur, mengawal dan melindungi masyarakat dalam industri jasa keuangan," ujarnya.

Ia menjelaskan, OJK harus memberikan pendampingan kepada masyarakat khususnya terkait peer to peer landing (P2P), agar tidak ada lagi korban investasi dan fintek ilegal. Semua penyedia P2P harus dipastikan sudah terferifikasi dan terdaftar oleh OJK.

”Pendampingan kepada masyarakat oleh OJK, secara tidak langsung juga  memberikan literasi keuangan kepada masyarakat. Karena dengan semakin berkembangnya teknologi, fintek sudah  bisa diakses dimana saja. Padahal tidak semua orang mengetahui keabsahan legalitas dari penyedia fintek tersebut,” kata Khofifah.

Kendati demikian, dirinya juga meminta dukungan dari OJK, dalam menjalankan Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Perekonomian di Jawa Timur. "Dengan adanya pendampingan dan pengawalan dari OJK, maka investor baik dari dalam negeri dan luar negeri akan sesuai dengan tujuan mempercepat pembangunan ekonomi di Jatim," tutup Khofifah.[DEWID/DM]

Editor: Dony Maulana

Posting Komentar

0 Komentar