Kota Surabaya Aplikasikan Surat Miskin Online

[caption id="attachment_15888" align="aligncenter" width="640"] Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita yang menjelaskan seputar SKM.[/caption]

SURABAYA-SUREPLUS: Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengaplikasikan  Surat Keterangan Miskin (SKM) berbasis online. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan jika ada pasien sakit dan tidak punya jaminan pembiayaan, mereka bisa langsung mendaftar lewat petugas loket untuk mendapatkan layanan melalui SKM.

"Petugas loket akan memasukkan NIK pasien, untuk di cek apakah pasien masuk dalam daftar MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) atau tidak. Proses ini membutuhkan waktu 48 jam, yakni 5 jam proses di kelurahan dan 43 jam di dinas sosial, sehingga pasien tidak perlu ke sana kemari,” ungkap Febria, seperti yang tertulis dalam keterangan resminya, Jumat (17/1/2020).

Febria mengungkapkan, jika dulu pihak keluarga harus mengurus ke kelurahan untuk mendapatkan SKM, sebagai pembiayaan di rumah sakit, saat ini cukup keluarga dan pasien duduk di rumah sakit.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Suharto Wardoyo menuturkan saat ini SKM berbasis online, supaya masyarakat Surabaya tidak perlu membawa SKM dari kelurahan untuk mendapatkan layanan di rumah sakit.

"Cukup menyerahkan NIK kepada petugas rumah sakit. SKM online ini akan berlaku untuk dua bulan per orang,” ujarnya.

Apabila SKM sudah tidak lagi aktif, masyarakat dapat mengaktifkannya kembali secara online. Hal ini supaya mempermudah masyarakat serta mempercepat layanan di rumah sakit. Suharto menuturkan, poin pentingnya yakni lurah tidak mengeluarkan SKM lagi secara manual, tapi termasuk dinas sosial masuk ke data dinas kesehatan (saling terkoneksi).

Menilik sebelumnya, Pemkot Surabaya telah memberi jaminan persalinan kepada warga tidak mampu di Surabaya. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Persalinan di Surabaya. Pemberian jaminan persalinan itu dilaksanakan pada 29 November 2019.

Febria juga mengatakan, warga terutama ibu hamil yang tidak punya jaminan lainnya dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dapat memperoleh jaminan persalinan yang dibiayai Pemkot Surabaya.

"Yang menerima adalah masyarakat Surabaya yang dinyatakan miskin dan tidak mampu, yang iurannya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun  pemberian jaminan persalinan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi," tutur Febria.
Kendati dilaksanakan pada 29 November 2019, pemberian jaminan persalinan ini sudah diberikan kepada warga tidak mampu sejak Januari 2019. Hal tersebut untuk menyesuaikan petunjuk teknis dan masuk anggaran 2019.


Anggaran disiapkan sekitar Rp 2 miliar Sejak Januari 2019, ada 781 jiwa yang sudah manfaatkan biaya program tersebut. "Pembiayaan itu untuk ibu hamil dan ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir. Total 781 jiwa," tutup Febria.[DEWID/DM]


Editor: Dony Maulana

Posting Komentar

0 Komentar