Komisi A DPRD Surabaya Buka Posko Aduan Terkait YKP

[caption id="attachment_15923" align="aligncenter" width="667"] Anggota Komisi A Arif Fathoni, saat sidak di lokasi fasum YKP, bersama Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna.[/caption]

SURABAYA-SUREPLUS: Komisi A DPRD Surabaya saat ini telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat, menanggapi tindak jual beli tanah fasilitas umum (Fasum) dan aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP).

"Untuk semua pembeli rumah di kawasan perumahan YKP dan PT Yekape, yang dulu maupun sekarang dan belum diberikan fasum dan fasosnya dipersilahkan datang menyampaikan pengaduan," ungkap Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arief Fathoni di gedung DPRD Surabaya, Selasa (20/1/2020).

Arief mengungkapkan, bagi masyarakat yang mendapatkan informasi dugaan adanya fasum yang diperjual belikan kepada pihak lain juga dipersilahkan untuk melapor. Menurutnya, DPRD Surabaya ingin menyelamatkan Pemkot Surabaya yang sudah mengambil alih pengelolaan dan semuan YKP ini agar tidak menggambil alih kucing dalam karung.

"Artinya, proses pengambil alihan YKP yang disyukuri oleh juaan rakyat Surabaya ini benar-benar dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat, baik warga pembeli rumah YKP maupun warga yang akan membeli rumah YKP,” ujarnya.

Ia menjelaskan, apabila nantinya masih ditemukan kejadian serupa, yakni penjualan tanah lahan fasum/fasos maupun tanah lahan kosong, Komisi A akan mendorong Pemkot untuk melakukan proses hukum terhadap kepemimpinan YKP yang lama.

Sebelumnya, Arief juga membeberkan adanya penjualan tahan lahan fasilitas umum/fasilitas sosial (fasum/fasos) YKP ke PT MBB. Perjanjian jual beli tanah yang diduga lahan fasum perumahan Rungkut Asri Timur, Kelurahan Rungkut Kidul, RW 10 itu dilakukan pada tahun 1998.

Penjualan lahan fasum tersebut dinilai melanggar peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan wali kota. Hak warga mendapatkan fasum/fasos wajib dilakukan karena warga ketika membeli perumahan juga membeli faislitasnya.

“Ketika yang tercatat dalam site plan fasum kemudian oleh YKP dijual ini pelanggaran hukum,” kata Arief.

Kendati demikian, Arief juga mendesak pengurus YKP yang baru dalam hal ini Pemkot Surabaya untuk membatalkan perjanjian jual beli tanah seluas 15.000 m2, yang berdasarkan data di Bappeko tanah tersebut tercatat sebagai lahan fasum.

“Tanah lahan fasum yang jatuh ke katangan pihak ketiga itu harus dibatalkan dan kembali oleh pemkot,” tutup Arief.[DEWID/DM]

Editor: Dony Maulana

Posting Komentar

0 Komentar