Khofifah Paparkan Benefit Big Data Bagi OPD Jatim

[caption id="attachment_15828" align="aligncenter" width="1280"] Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat memimpin rapat terbatas dalam pembahasan Big Data dalam lingkup OPD.[/caption]

SURABAYA-SURELUS: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam rapat terbatas bersama dengan beberapa kepala OPD mengatakan, Big Data mampu membangun konektivitas data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Timur termasuk dengan Pemerintah Kabupaten/kota serta instansi lainnya.

"Jadi tidak sekedar menghasilkan data, namun konektivitas data dan sistem di antara seluruh OPD ini bisa terbangun dengan baik dan dapat diakses secara langsung, serta akurasinya terjaga. Ini tentunya mempermudah, mempercepat dan meningkatkan efektifitas layanan kepada masyarakat," ungkap Khofifah saat memimpin rapat terbatas dengan beberapa kepala OPD di Kantor Gubernur Jl. Pahlawan, Surabaya, Senin (13/1/2019).

Khofifah mengungkapkan, upaya peningkatan layanan informasi melalui Big Data sebenarnya telah dilaksanakan dan sedang dalam proses penyempurnaan. Nantinya, diharapkan mampu menjadi sumber utama dalam mendapatkan berbagai informasi dari berbagai sektor, guna mendukung percepatan pengambilan keputusan yang tepat dan  pelayanan yang cepat kepada masyarakat.

"Dalam usaha penyempurnaan Big Data ini, pemprov Jatim akan menggandeng beberapa tenaga ahli yang berkompeten yang concern terhadap Big Data," ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur.

“Di Jawa Timur banyak perguruan tinggi yang sangat concern terhadap pengembangan IT dan juga memiliki banyak tenaga ahli dibidang infrastruktur jaringan data, maka sangat baik kita menggunakan tenaga-tenaga expert dari ITS, UNAIR, atau UB dan perguruan tinggi lainnya yang memiliki concern dibidang ini,” kata Khofifah.

Kendati demikian, ia berpesan meskipun akan ada beberapa pihak atau tenaga ahli yang akan membantu, namun operator dari Big Data tetap berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini dari Dinas Komunikasi dan Informatika agar kordinasi dengan OPD berjalan lancar.

“Operator harus dikendalikan dari Diskominfo Jatim agar yang mengimput data dapat dipertanggungjawabkan dan mudah memonitor melalui satu pintu Dinas Kominfo Provinsi Jatim,” tutup Khofifah.[DEWID/DM]

Editor: Dony Maulana

Posting Komentar

0 Komentar