Kadin Surabaya Angkat Bicara Soal Kasus Penipuan Berkedok Rumah Syariah

[caption id="attachment_6200" align="aligncenter" width="800"] Ilustrasi perumahan[/caption]

SURABAYA-SUREPLUS: Maraknya kasus penipuan berkedok rumah syariah memicu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya angkat bicara. Kadin Surabaya menilai hal ini terjadi karena masyarakat kurang begitu paham apa saja yang harus dilakukan saat ingin membeli rumah atau hunian.

Wakil Ketua Umum Bidang Prasarana, Properti dan Pemukiman Kadin Surabaya, Ahmad Assegaf mengatakan, jika pasar properti di Jawa Timur, termasuk di Surabaya saat ini memiliki potensi yang sangat besar. Backlog perumahan dari tahun ke tahun semakin tinggi karena tidak seimbangnya permintaan dengan ketersediaan.

Kondisi tersebut, akhirnya menjadi peluang tersendiri bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Sementara itu, kasus penipuan bisnis properti ini tidak hanya di proyek properti syariah tetapi proyek properti lainnya juga sering terjadi. Atas kejadian tersebut, Kadin Surabaya sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi.

“Saya mengimbau kepada masyarakat yang akan membeli rumah, baik syariah maupun tidak, untuk melihat lebih dahulu izin dan legalitasnya serta kepemilikan tanah. Jangan tertarik dengan media promosinya cicilan DP nol persen, tanpa riba dan lain sebagainya, tetapi lihat dulu legalitasnya,” ujar Ahmad di Surabaya, Selasa (7/1/2020).

Agar masyarakat terhindar dari penipuan, ada beberapa hal yang harus dilihat dan diperhatikan serta dicari kejelasannya oleh calon pembeli saat ingin membeli rumah, yaitu perijinan, legalitas dan kepemilikan lahan atau tanah. Karena tidak jarang proyek properti yang dijual ternyata belum mengantongi izin, sementara status lahan ternyata bukan diperuntukkan hunian tetapi untuk industri. Sehingga izin tidak bisa didapatkan.

Jika legalitas dan perizinan serta kepemilikan tanah sudah jelas, maka masyarakat boleh membelinya. Karena sebagian besar kasus proyek perumahan adalah perijinan dan kepemilikan lahan. Dan yang harus ditekankan lagi adalah, nama syariah tidak menjadi jaminan. Tidak ada garansi.

Oleh karena itu, ia meminta kepada pengembang yang berbisnis syariah, jika mengatasnamakan syariah harus benar-benar syariah, jangan mencari kemanfaatan dari nama syariah untuk melakukan penipuan atau hal tidak baik lainnya.[lana/DM]

Editor: Dony Maulana

Posting Komentar

0 Komentar