DPRD Kota Surabaya Minta Pemkot Segera Realisasikan Dana Jasmas






[caption id="attachment_16028" align="aligncenter" width="1300"] Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pratiwi Ayu Krisna, yang membahas pembekuan Jasmas oleh Pemerintah Kota Surabaya.[/caption]

SURABAYA-SUREPLUS: Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah membekukan sementara Pencairan dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas), setelah terjadinya kasus korupsi dana hibah jasmas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya tahun 2016. Namun, hal ini mulai kembali menjdi perhatian anggota dewan.

Lantaran pembekuan, sampai sekarang dana Jasmas yang menjadi hak dewan itu belum juga bisa terealisasikan. Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pratiwi Ayu Krisna menyatakan bahwa penggunaan dana jasmas itu telah diatur dalam PP 12 tahun 2018 tentang tatib DPRD, dan juga Permendagri nomer 13 tahun 2018 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

“Sampai sekarang pun kami belum tahu akan terealisasi atau tidak. Kami sudah menganggarkan sesuai aturan. Tentunya ini sudah jadi hak anggota dewan, namun hingga kini belum juga direalisasikan,” ungkap Pratiwi Ayu Krisna saat sesi wawancara bersama awak media di ruangan komisi A DPRD kota Surabaya, Jumat (31/1/2020).

Ayu mengungkapkan, tersendatnya pencairan jasmas, dapat menghambat pemerataan pembangunan di Surabaya. Pasalnya, dalam kegiatan resap aspirasi masyarakat (Reses) dewan tidak bisa memberikan atau tidak bisa merealisasikan keinginan dan juga aspirasi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan kota bisa terhambat karena dana Jasmas ini merupakan hak masyarakat melalui hasil aspirasi anggota Dewan. Ia terus mendorong pemerintah kota Surabaya ini untuk segera mencairkan dana Jasmas yang selama ini dihentikan, karena ini merupakan hak warga kota Surabaya.

“Pembekuan itu bukan solusi, karena kita sudah menggarkan apa yang diinginkan oleh pemkot sebagai kintra kerja, ayo lah kita sama-sama berprestasi di masyarakat sama melakukan pemerataan pembangunan dan mensejahterakan masyakat surabaya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk.pihak Pemkot jangan takut berlebihan dengan kasus korupsi yang menyeret anggota dewan periode lalu. Ia berdalih, DPRD Surabaya dalam Reses tersebut  mengumpulkan keinginan masyarakat di RT/RW untuk dibawa ke pemerintah kota, guna dimohonkan bantuannya sesuai jatah jasmas.

Kendati demikian, dalam pelaksaan jasmas ini dewan hanya menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan pelaksa itu ditangi oleh Pemkot Surabaya.

“Kita tidak pegang uang, bahkan dewan tidak boleh memegang jasmas, semuanya itu pelaksanaannya di Pemkot Surabaya, kita hanya menyampaikan kebutuhan masyarakat,” tutup Ayu. (DEWID/DM)


EDITOR: DONY MAULANA



Posting Komentar

0 Komentar