Arogansi Cina dan Sikap Tegas Indonesia



[caption id="attachment_15724" align="aligncenter" width="600"] Perairan Natuna. Foto: Dok/Koarmada I[/caption]


Kisruh antara Indonesia dan Cina bermula ketika puluhan kapan ikan Cina dengan dikawal kapal perang fregat, memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia pada 10 Desember lalu. Indonesia, yang merasa dikangkangi kedaulatannya tentu saja tidak bisa menerima arogansi semacam itu. Namun, meski nota protes sudah dikirimkan, duta besar Cina di Jakarta sudah pula dipanggil, pemerintah Cina tetap bergeming. Alih-alih mengakui perbuatan itu sebagai pelanggaran dan meminta maaf, Presiden Cina Xi Jinping dengan arogannya malah mengklaim kawasan kaya sumber alam laut itu termasuk wilayah kedaulatan Cina.

Menyikapi arogansi Cina ini, pemerintah Indonesia, dengan dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Pur) Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, menggelar rapat koordinasi tingkat menteri.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Jumat (3/1/2020) kemarin, dengan tujuan menyatukan dan memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di perairan Natuna, akhirnya mengeluarkan empat poin sikap.

Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Cina di wilayah ZEE Indonesia.

Kedua, wilayah ZEE telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982.

Ketiga, Cina merupakan salah satu part (anggota) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Cina untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982.

Keempat, Indonesia tidak pernah mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Cina, yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.

Tak hanya jalur diplomatik, Tentara Nasional Indonesia (TNI) meluncurkan operasi siaga tempur ke Natuna terkait pelanggaran wilayah yang dilakukan Cina tersebut. Operasi itu dilakukan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1. Berdasarkan rilis dari Puspen TNI, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah digelar yaitu 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna hari ini. (Fahmi Faqih)

Posting Komentar

0 Komentar