700 UMKM Surabaya Gunakan HKI Gratis dari Pemkot

Konter pengurusan HKI untuk UMKM yang berada di gedung Siola, Surabaya. FOTO: SUREPLUS/DEWID WIRATAMA

SURABAYA-SUREPLUS: Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah memfasilitasi mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tidak hanya itu, Pemkot Surabaya juga memberikan sebuah konter kepengurusan HKI di Siola sejak awal 2019. Hingga saat ini, terhitung sebanyak 700 UMKM yang telah memanfaatkan fasilitas gratis ini.

“Sudah dari tahun 2015 sampai sekarang ini, sudah ada sekitar 700 UMKM yang mengurus HKI ini. Setelah dibukanya konter di Siola saja, pendaftaran sudah mulai menunjukkan peningkatan pesat,” ungkap Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Wiwiek Widayati saat sesi wawancara di ruang kerjanya, Kamis (26/12/2019).

Wiwiek mengungkapkan, tahun 2015 lalu ada sebanyak 90 UMKM yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Kemudian pada 2016 ada 85 UMKM, tahun 2017 sebanyak 150 UMKM, dan 2018 sebanyak 125 UMKM. Untuk tahun ini meningkat drastis hingga mencapai 250 UMKM.

Namun, berdasarkan data yang terhimpun, UMKM yang mendapatkan fasilitas gratis mengurus HKI itu merupakan UMKM binaan Pemkot Surabaya. Sedangkan UMKM yang modalnya sudah cukup tapi masih berskala UMKM, Dinas Perdagangan akan memberikan surat keterangan yang nantinya akan mendapatkan diskon.

“Untuk sekarang ini yang memperoleh fasilitas gratis itu memang UMKM binaan pemkot. Kami sesuaikan dengan data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), karena nanti juga ada survie di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jika ingin mendaftarkan HKI para pelaku UMKM dapat ke Gedung Siola dengan membawa foto copy KTP, Surat keterangan UMKM yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan atau Dinas Koperasi, berikutnya e-tiket merk yang berupa logo atau gambar atau warna merk yang hendak didaftarkan.

“Kami juga telah menyediakan konter informasi untuk pengurusan HKI ini, jadi kalau belum jelas silahkan bisa langsung berkonsultasi di konter itu,” kata Wiwiek.

Setelah menyelesaikan proses yang cukup singkat itu, berarti produknya itu sudah terdaftar. Sedangkan keluarnya sertifikat merk atau pun hak cipta, itu memakan waktu yang cukup lama.

“Kalau untuk keluarnya sertifikat macam-macam waktunya. Ada yang 9 bulan, ada yang 1 tahun dan ada juga  dua tahun. Cepat atau tidak prosesnya tergantung apa yang didaftarkan dan itu ada juga ada tahapan-tahapannya,” ucapnya.

Kendati demikian, konter pelayanan HKI ini ternyata tidak hanya disanjung para pelaku UMKM, namun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia juga mengapresiasi fasilitas tersebut. “Dengan fasilitas ini, Pemkot Surabaya mendapatkan dua penghargaan sekaligus,” tutup Wiwiek.[DEWID/DM]

Editor: Dony Maulana