Pelaku UMKM Jatim pada Sektor Makanan dan Minuman Wajib Tersertifikasi Halal

Ilustrasi – Kadin Jatim mengimbau pada semua pelaku UMKM sektor makanan dan minuman (Mamin) yang ada di Jawa Timur untuk segera mengurus sertifikasi halal. FOTO: SUREPLUS/DOK

SURABAYA-SUREPLUS: Menyikapi soal kebijakan dari Kementerian Agama yang mewajibkan pelaku usaha makanan dan minuman (mamin) untuk mencantumkan label halal di setiap produk yang diperdagangkan per 17 Oktober 2019, serta memberi tenggang waktu selama lima tahun, tepatnya hingga 17 Oktober 2024, membuat pelaku UMKM mamin diharuskan untuk mengajukan proses sertifikasi.

Terkait dengan kebijakan tersebut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mengimbau pada semua pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman (Mamin) yang ada di Jawa Timur untuk segera mengurus sertifikasi halal.

Wakil Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto menegaskan bahwa selama ini UMKM memang belum banyak yang mengurus sertifikat halal. Selain karena proses dianggap rumit, biaya juga dianggap relatif mahal. Biaya sekitar Rp 3 juta hingga Rp 5 juta dan berlaku hanya selama dua tahun, membuat mereka enggan mengurus sertifikat halal. Mereka menganggap biaya tersebut terlalu mahal bagi umkm.

Meski begitu, para pelaku UMKM ini juga belum menyadari pentingnya sertifikat dalam persaingan perdagangan global. Padahal, pasar produk halal sangat luas dan besar. Selain pasar dalam negeri, pasar produk halal luar negeri juga sangat potensial, seperti di Timur Tengah, Malaysia, Singapura dan Thailand.

“Kalau mereka tidak segera menyadari dan mengurusnya, produk mereka akan tersingkir. Sekarang saja, hampir seluruh produk luar negeri yang masuk ke Indonesia sudah ada label halal di kemasannya,” ujar Adik di Surabaya, Senin (1/12/2019).

Sementara, hingga saat ini, jumlah UMKM di Jatim yang telah mengurus sertifikasi halal masih belum mencapai 50 persen. Bahkan data Forum Industri Kecil Menengah (IKM) Jatim, UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal baru mencapai 40 persen saja.

Kendati demikian, jika ditinjau dari data Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, UMKM Jatim didominasi oleh sektor mamin. Dari 12,1 juta umkm di Jatim, 60 persen adalah pengusaha mamin. Diikuti fashion sebesar 30 persen, sisanya perhiasan dan Pernik. Meski mendominasi, tetapi mereka masih saja mengaku kesulitan mendapatkan sertifikat halal.

“Artinya, potensi UMKM mamin kita sangat besar. Atas dasar itu, Kadin berupaya mendorong dan berjanji memfasilitasi mereka untuk mendapatkannya. Kadin Jatim juga akan menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak yang berwenang agar proses itu lebih mudah, misalnya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kalau perlu, kami juga akan melakukan pendampingan dan pelatihan,” pungkasnya.[lana/DM]

Editor: Dony Maulana