Sejak 1990, Komisi C Awasi Pengerukan Tanah di Kenjeran

Suasana Hearing Komisi C DPRD Surabaya terkait dengan adanya reklamasi atau pengerukan tanah di pantai Kenjeran Surabaya.

SURABAYA-SUREPLUS: Pengerukan tanah  pantai kenjeran telah menjadi sorotan Komisi C DPRD Kota Surabaya sejak tahun 1990. Pengurukan Pantai Kenjeran ini, dilakukan sendiri oleh warga karena kebutuhan menjemur ikan hasil tangkap laut.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono menyampaikan pengurukan selama berpuluh tahun itu, lantaran hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum bisa menyediakan lahan penjemuran ikan.

“Dari pihak Pemkot pun sudah memberi fasilitas yaitu sentra pasar ikan bulak, tapi sentra pasar ikan bulak itu bukan yang diinginkan warga untuk pengeringan ikan hasil tangkapan mereka. Sehingga mereka banyak yang menjemur di jalan-jalan,” kata Baktiono, saat dikonfirmasi reporter Sureplus.id di Gedung DPRD Kota Surabaya, Jumat (29/11/2019).

Baktiono mengungkapkan, selama kurang kebih 29 tahun warga melakukan pengurukan sendiri. Terdapat pula oknum yang menyalahgunakan dengan menjual tanah dan menjadikannya sebagai hunian. Namun, hunian tersebut tidak bersertifikat melainkan surat ganti pengurukan dengan harga yang cukup fantastis, yakni 1 juta per dump truck.

“Karena sudah ada warga yang dirugikan, dengan janji akan mendapat surat-surat tentang tanah tapi akhirnya tidak bisa dibuktikan. Sampai sekian lama status tanahnya tidak jelas,” ujarnya.

Komisi C menyimpulkan, bahwa sesuai Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur No.1 tahun 2018, bahwa Perda reklamasi itu untuk laut harus izin ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sesuai dengan batas kewenangan Jatim yaitu 12 mil laut.

Ia menjelaskan, untuk ukuran atau reklamasi yang tidak mendapat izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik yang diduga laporan warga harus dihentikan semua oleh PT. “Kecuali mereka bisa menunjukkan izin dari Pemprov Jatim,” kata Baktiono.

Untuk pengurukan, Komisi C meminta camat dan Satpol PP untuk mengawasi dan menghentikan reklamasi. Karena batas laut itu sudah ada di rencana detail tata ruang kota (RDTRK).

Sementara itu, Hanafi salah satu warga RW 02 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Bulak, mengatakan jika warga selama taun 90 sudah membayar pajak dan itu pun dilakukan tiap tahun bahkan sampai sekarang. Karena tidak punya dana pengurukan, maka tetap berupa laut.

“Tapi ini kan ndak ada soaialisasi tentang perda no 1 tahun 2018 tadi bahwa reklamasi tidak boleh. Tapi berfikirnya masyarakat sana itu bukan reklamasi tapi refitalisasi tanah nenek moyang yang terkikis laut itu dibangun kembali,” ucap Hanafi

Saat ditanya apakah warga akan melakukan pengerukan lagi, ia menjawab iya. Sebab warga rw 2 masih berfikiran jika tanah nenek moyangnya terkena kikir air laut.

“Jadi ingin dibangun kembali bukan reklamasi tapi refitalisasi,” tutup Hanafi.[DEWID/DM]

Editor: Dony Maulana