Para Pengusaha Jatim Merasa Keberatan dengan Adanya Kenaikan UMK dan UMSK

Ilustrasi – para pengusaha keberatan kenaikan UMK 2020.

SURABAYA-SUREPLUS: Terkait dengan beratnya UMSK dan UMK, Forum Komunikasi Asosiasi (Forkas) Jawa Timur, meminta pemerintah melihat keluhan mereka saat Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) yang memberatkan pengusaha terutama industri padat karya.

Ketua Forkas Jatim, Nur Cahyudi juga mengatakan, bahwa saat ini ada lima asosiasi pengusaha yang keberatan dengan kenaikan upah sebesar 8,51 persen itu juga harus dipatuhi, sesuai dengan PP 78.

“Kalau tiap tahun dinaikkan 8,51 persen terus, lama-lama kami akan berdarah-darah membayar gaji dan akan banyak pengusaha yang gulung tikar. Kami juga ingin karyawan kami sejahtera tetapi coba lihat kondisi perekonomian saat ini, semuanya sektor melambat sementara upah tetap naik,” ungkap Nur Cahyudi, Selasa (12/11/2019).

Dikatakannya, melalui Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), para pengusaha sudah menyampaikan keberatan kenaikan UMK 2020. Bahkan industri sepatu, tekstil, furniture, makanan-minuman (mamin) dan perkayuan olahan sudah terang-terang meminta penangguhan kenaikan UMK. Namun ironisnya mereka juga harus mengikuti UMSK.

Namun demikian, Forkas Jatim tetap berupaya untuk meminta komitmen dari pemangku kepentingan di Jatim untuk menjaga kepastian hukum terhadap penetapan UMK berdasarkan PP 78.

“Di sektor hotel juga mengalami nasib yang tak jauh beda. Bahkan harga hotel di Surabaya terendah di Indonesia, sementara gaji karyawan hotel terus naik sesuai UMK Surabaya. Bayangkan betapa sulitnya kondisi seperti ini bagi sektor hotel dan pariwisata,” tandas M Sholeh, dari Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) Jatim.[lana/DM]

Editor: Dony Maulana