Pengesahan APBD Surabaya Rp 10,3 Triliun Prioritaskan Pendidikan Hingga Piala dunia

Proses serah terima pengesahan APBD 2020 Kota Surabaya, yang nilainya mencapai Rp 10,3 Triliun

SURABAYA-SUREPLUS: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya telah senilai Rp 10,3 Triliun rupiah telah resmi disahkan tepat pada 10 November 2019. Ketua DPRD Kota Surabaya, Dominikus Adi Sutarwijono menjelaskan, nilai tersebut merupakan yang terbesar untuk wilayah kabupaten/kota di Indonesia dan akan difokuskan mulai dari peningkatan pendidikan hingga piala dunia 2021 mendatang.

“Dengan APBD ini, kemampuan Surabaya lebih besar di banding kota lainnya, hingga hasil pembangunan bisa dimanfaatkan dan dinikmati warga Surabaya,” ungkap Adi, saat sesi wawancara setelah sidang paripurna DPRD Surabaya, Selasa (12/11/2019).

Adi mengungkapkan, pengesahan APBD menjadi sinyal positif bagi Kota Surabaya. Ia merinci anggaran terbanyak untuk pendidikan sebesar 21 persen, antara lain digunakan dalam urusan sarana dan prasarana, infrastruktur dan pendidikan gratis serta kesejahteraan guru. Untuk selanjutnya, anggaran kesehatan yakni sebesar 10 persen.

Khusus alokasi dana untuk piala dunia 2021, akan mendapatkan jatah sebesar 100 miliar. DPRD kota Surabaya mendukung secara penuh Surabaya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 dan siap memberi kelonggaran anggaran serta dukungan moril untuk Pemkot Surabaya. “Saya berharap momen istimewa ini bisa menjadi hadiah untuk Kota Surabaya di Hari Pahlawan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengapresiasi pengesahan APBD Surabaya 2020 yang bertepatan dengan hari pahlawan. “Saya atas nama Pemkot Surabaya mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota dewan atas persetujuan APBD di hari pahlawan,” ucapnya.

Kendati demikian, teknik penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2020 sudah sesuai dengan Undang-undang no 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan pelaksanaannya.

“Nanti raperda APBD Kota Surabaya tahun 2020 beserta lampirannya akan disampaikan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup Risma.[DEWID/DM]

Editor: Dony Maulana