Pemprov Jatim Luncurkan SP2D Berbasis Wireless

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memberikan sambutan pada acara Launching SP2D Online BPKAD Jatim dan E-Evaluasi di gedung Negara Grahadi Surabaya.

SURABAYA-SUREPLUS: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, baru baru ini meluncurkan aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Paperless, dan Digital Signing serta E-EValuasi APBD kabupaten/kota. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan aplikasi ini merupakan yang pertama kali di Indonesia.

“Kami juga mendengar tadi dari Direktur Perencanaan Anggaran, ini tadi baru dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah kita rupanya kategori kelompok pertama yang inisiasi dari Mendagri yang sama dengan berintegrasi nya antara perencanaan anggaran,” ungkap Khofifah di saat acara ceremonial peluncuran aplikasi SP2D di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (8/11/2019).

Khofifah mengungkapkan, dirinya memiliki harapan besar atas program ini. Dia ingin mewujudkan seluruh Jatim bisa terkoneksi, dan diakses secara real time. Ia berpendapat, Pemprov Jatim dapat terkoneksi, namun masih harus melalui seleksi, mana yang memungkinkan untuk dibangun transparansi dan bisa diakses real time.

Menurutnya, ekspektasi-nya pasti akan terwujud, mengingat bahwa koneksitas di antara perencanaan dan penganggaran, e-planning dan e-budgeting secara regional provinsi Jatim bisa di lakukan. Hingga kini ada 14 dari 38 kabupaten/kota di Jatim telah memanfaatkan hal ini, sementara sisanya masih belum menggunakan.

“Kita sekarang berpikirnya regional, karena memang secara APBD Jatim ini ada 38 daerah, sehingga terbesar di Indonesia. Sehingga presisi, akurasi dan akuntability dari perencanaan dan penganggaran ini akan terus disiapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Jumadi, mengatakan ada beberapa keunggulan aplikasi ini. Misalnya saja lebih efektif dan efisien.

“Di pengelolaan keuangan daerah kan tidak hanya penganggaran, tapi juga ada perbendaharaan,” kata Jumadi.

Kendati demikian, perbendaharaan selama ini otorisasi dan pencairan dilakukan secara konvensional, sehingga pihaknya melakukan langkah-langkah untuk efektif dan efisien. Oleh karena itu dengan sistem SP2D online ini yang paperless, digital signing, kita mendesain untuk kecepatan untuk transparansi. Kelebihannya juga bisa dilakukan dimanapun.

“Tidak hanya di kantor. Misalnya kepala OPDnya sedang bepergian ke Jakarta, tetap bisa melakukan lewat smartphonenya. Ini nilai kelebihan dari aplikasi ini,” tutup Jumadi.[DEWID/DM]

Editor: Dony Maulana