Peraturan Tegas Pemkot Surabaya Bagi Pelanggar di Wilayah KTR

Tim Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Surabaya yang terdiri dari jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Satpol PP Surabaya memberi sosialisasi KTR pada para mahasiswa perokok di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. FOTO: SUREPLUS/DEWID WIRATAMA

SURABAYA-SUREPLUS: Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, dengan tegas akan menerapkan Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Oleh karena itu, pemkot melalui Tim Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang terdiri dari jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Satpol PP Surabaya gencar memberikan sosialisasi dan sidak secara bertahap ke beberapa tempat yang masuk kategori KTR.

Tim KTR kali ini akan melakukan sosialisasi di kampus-kampus yang berada di Surabaya. Salah satunya adalah Kampus Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya dan Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya.

“Sosialisasi di kampus ini sebagai komitmen Pemkot Surabaya dalam menegakkan Perda KTR. Dengan adanya kegiatan ini, pihak kami ingin menegaskan kepada pihak kampus dan mahasiswa bahwa KTR bukan hanya berada di tempat-tempat layanan kesehatan dan fasilitas umum. Tetapi tempat area kampus, tempat bermain anak, angkutan umum, perkantoran, tempat ibadah juga tergolong kawasan tanpa rokok,” ungkap Petugas Tim KTR Dinkes Surabaya, Nur Laila di sela sosialisasi Perda KTR di Kampus Untag Surabaya, Jumat (13/9/2019).

Nur mengungkapkan, melalui kegiatan ini pihaknya ingin menerapkan dan membuktikan Perda Nomor 2 tahun 2019 bukan hanya penegasan saja. Akan tetapi, nanti juga bakal diterapkan denda bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

“Kita ingin terapkan dan buktikan bahwa kita bukan hanya penegasan saja, tapi nanti akan kita lakukan denda sekalian, tapi ini masih menunggu proses,” ujarnya.

Menurut Nur, sebelumnya ia telah melaksanakan sosialisasi ke beberapa tempat yang tergolong KTR. Seperti puskesmas dan perkantoran di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya. Bahkan untuk rumah sakit dan klinik, sudah dilakukan sosialisasi di tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk sosialisasi sudah kita lakukan di 23 Puskesmas yang audiens nya masyarakat, dan dari OPD juga sudah kita lakukan sosialisasi,” kata Nur.

Terkait sanksi, jika sudah dilakukan sosialisasi, pihaknya tidak ragu untuk memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar Perda KTR tersebut. Tim KTR dari Dinkes akan mengawasi dan membuat laporan. Selanjutnya, laporan tersebut akan disampaikan kepada bagian penindakan Perda, yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“Sosialisasi kita akan terus lakukan bertahap, sementara terkait sanksi kalau perseorangan Rp 250 ribu, kalau instansi atau pimpinan dari instansi tersebut Rp 50 juta,” ucapnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa macam pelanggaran yang masuk dalam sanksi Perda KTR. Seperti contoh, ditemukan putung rokok di area KTR, adanya orang merokok, hingga orang mempromosikan atau berjualan rokok.

“Untuk tempat-tempat lain akan kita lakukan sosialisasikan secara bertahap, kami harapkan dari sosialisasi ini masyarakat mengerti bahwa di area kampus juga merupakan KTR,” tutur Nur.

Kendati demikian, pihaknya memastikan di perkantoran, pusat perbelanjaan, atau tempat-tempat umum masih diperbolehkan menyediakan tempat khusus untuk merokok (smoking room). Akan tetapi, ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyediaan tempat tersebut. Seperti area merokok harus berada di luar area dan udara yang menghadap langsung ke luar.

Peraturan tersebut akan diatur dalam Perwali (Peraturan Wali Kota), mengenani sanksi hingga tata ruang tentang pembentukan area merokok. Namun sejauh ini, penyediaan area rokok masih diperbolehkan di tempat kerja (perkantoran) atau tempat-tempat umum.

“Di Dinas Kesehatan juga masuk tempat kerja, tapi kita sudah berkomitmen untuk tidak akan menyediakan smoking room,” tutup Nur.[DEWID WIRATAMA/DM]

Editor: Dony Maulana