Perencanaan Surveilans Malaria, Menciptakan Big Data Berbasis NIK

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak saat peringatan Hari Malaria se-dunia di Denpasar, Bali.

SURABAYA-SUREPLUS: Dalam peringatan Hari Malaria se-dunia, Wakil gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak juga mengungkapkan rencana Pemprov Jatim untuk membangun big data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat dalam e-KTP penduduk Jatim. Sehingga, pemerintah bisa memantau informasi kependudukan secara lintas sektoral dan terintegrasi, baik informasi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan lainnya.

“Informasi tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tindakan penanggulangan secara cepat dan tepat sesuai dengan kondisi setempat,” ungkap Emil saat menghadiri peringatan Hari Malaria di Denpasar, Bali, Selasa (14/5/2019).

Emil mengungkapkan, big data tersebut akan membantu pelaksanaan surveilans malaria. Adapun surveilans malaria adalah kegiatan yang kontinyu, teratur, dan sistematis dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan interprestasi data malaria. Selain itu, cara tersebut juga diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat disebarluaskan,

Menurutnya, surveilans malaria sangat penting. Hal tersebut lantaran banyak masyarakat Jatim yang bermigrasi ke luar Jawa untuk bekerja, baik secara temporer, maupun permanen. Namun disisi lain, para migran tersebut cukup sering kembali lagi ke daerah asalnya, karena keluarga besarnya tetap tinggal di Jatim.

“Artinya, pergerakan penduduk ke luar pulau cukup signifikan, karena itu, surveilans sangat penting untuk memastikan kondisi kesehatan para migran tersebut,” ujarnya.

Langkah surveilans malaria bisa sukses dengan melibatkan kerjasama lintas sektor, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, serta keterlibatan Babinsa, dan Babinkamtibmas. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Emil tersebut mendapat apresiasi dari Menkes RI, Nila F Moeloek.

Menurutnya, upaya tersebut dapat dijadikan referensi oleh kepala daerah lain yang wilayahnya belum 100% terbebas dari malaria, ia juga mendorong Mendagri RI, Tjahjo Kumolo untuk mendukung rencana program big data yang akan dibangun oleh Pemprov Jatim.

“Ini sangat holistik dan  menyeluruh, jadi bagus sekali. Mohon Pak Mendagri bisa mendukung, karena program tersebut bagus. Data terintegrasi dengan kependudukan, pencatatan ketenagakerjaan yang sifatnya migran, baik temporer maupun permanen,tapi masih memiliki keluarga di daerah asal,” ucap Tjahjo.

Senada dengan Tjahjo, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menambahkan saat ini program eliminasi malaria telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kasus malaria telah menurun lebih dari 50% dari tahun 2010-2018.

“Pada tahun 2010 kasus malaria sebanyak 465.764 sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 222.085 kasus,” kata Nila.

Ia menjelaskan,  sampai dengan April 2019, sebanyak 290 Kabupaten/Kota telah mencapai eliminasi malaria dan sebanyak 201.426.577 (76%) penduduk Indonesia telah hidup di daerah bebas malaria. Dari 514 kabupaten/ kota dari 34 provinsi, 285 kabupaten/kota dari 29 provinsi telah mencapai eliminasi malaria.

“Untuk mencapai eliminasi malaria di Indonesia yang ditargetkan mampu dicapai pada tahun 2030, maka Indonesia dibagi menjadi 5 Regional. Jawa dan Bali merupakan regional pertama yang ditargetkan untuk diverifikasi eliminasi malaria oleh WHO pada tahun 2023,” tutup Nila.[DEWID WIRATAMA/DM]

Editor: Dony Maulana