Minimnya Penjaminan Mutu Jadi Penghalang Ketahanan Pangan Indonesia

PROF. R. Bambang W, dr., MS., MCN., Ph.D., SpGK., guru besar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga saat menyampaikan materi dalam Diskusi Pakar pada Selasa (23/4/2019) di Aula Amerta Gedung Rektorat kampus C UNAIR. FOTO: SUREPLUS/DEWID WIRATAMA

SURABAYA-SUREPLUS: Dalam pemenuhan ketahanan pangan di Indonesia, ada beberapa problematika yang saat ini ditemui. Prof. R. Bambang W selaku guru besar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga mengatakan, salah satu masalah itu adalah minimnya sumber daya penjamin mutu pangan hingga di tingkat lokal.

“Berdasar UU No 18/2012, poin penting ketahanan pangan Indonesia terletak pada pemenuhan dalam lingkup jumlah dan mutu. Artinya, ketahanan itu bukan hanya sebatas pada terpenuhinya secara kuantitas atau jumlah. Melainkan juga secara kualitas atau mutunya benar-benar baik bagi tubuh,” ungkap Bambang saat menyampaikan pemaparan dalam diskusi pakar di UNAIR, Rabu (24/4/2019).

Bambang menjelaskan,  bahwa secara angka indeks ketahanan nasional dari tahun ke tahun memang terus meningkat. Bersumber data The Economist Intellegence Unit, angka indeksnya mencapai 54,8 pada 2018. Angkanya naik dari tahun 2016 dan 2017, yaitu pada angka 50,6 dan 51,3.Meski demikian, sejumlah problem pemenuhan ketahanan pangan dari segi mutu, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah

Ketersediaan pangan dalam lingkup lokal di Indonesia seharusnya turut dibarengi dengan pengawasan yang setara. Bukan berarti, peran dan kehadiran pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan itu tidak ada.

“Pemerintah melalui BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), telah melakukan sejumlah langkah. Meski demikian, dibandingkan dengan ketersedian pangan yang bervariatif, perbandingannya tidak seimbang. Diperlukan komitmen bersama dalam memenuhi kebutuhan mutu dalam konteks ketahanan pangan,” ujarnya.

Menurut profesor tersebut, proporsi rumah tangga defisit energi maupun protein di daerah perdesaan masih relatif tinggi. Proporsi rumah tangga defisit energi maupun protein lebih tinggi di Jawa daripada di luar Jawa, lebih tinggi pada rumah tangga pertanian daripada rumah tangga nonpertanian.

”Karena itu, ketahanan pangan mesti disokong oleh makanan-makanan yang aman. Yang tidak tercemar beragam racun atau zat-zat yang berbahaya,” kata Bambang.

Menyelesaikan minimnya penjamin mutu itu, masyarakat didorong untuk aktif dari diri sendiri mengonsumsi makanan yang baik. Sikap kehati-hatian dan tidak asal perlu dtumbuhkan dalam diri masyarakat.

“Kalau saya menilai, tips empat sehat lima sempurna perlu diubah. Jadi masyarakat sebaiknya mengonsumsi makanan dengan konsep B2SAH. Yakni, mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang, aman, dan halal menurut agama dan kepercayaan masing-masing,” tutup Bambang.[DEWID WIRATAMA/DM]

Editor: Dony Maulana