ASA Dorong Pemerintah Terbitkan Surat Pelaksanaan Undang-Undang Disabilitas

Ketua Advokasi dan Sadar Autisme Surabaya (ASA), Oky Mia dalam acara seminar bertema ‘Mempersiapkan Perlindungan Hukum Bagi Individu Autisme Dalam Segala Aspek’. FOTO: SUREPLUS/DEWID WIRATAMA

SURABAYA-SUREPLUS: Ketua Yayasan Advokasi dan Sadar Autisme Surabaya (ASA), Oky Mia Oktaviani yang merupakan salah satu orangtua anak penyandang autis berupaya mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan surat peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hal ini diungkapkan Oky Mia Oktaviani dalam acara seminar yang bertema ‘Mempersipkan Perlindungan Hukum Bagi Individu Autisme Dalam Segala Aspek’.

“Kalau untuk undang-undang sudah ada ya, tinggal peraturan pelaksanaanya saja belum keluar sampai sekarang. Pemerintah harus perhatikan soal ini, karena itu merupakan kebutuhan kami sebagai orangtua anak penyandang autis,” ujar Oky Mia Oktaviani, saat memberikan pemaparan di Hotel Shangrilla, Rabu (10/4/2019).

Mia mengungkapkan, anak dengan autis masuk dalam kategori disabilitas karena memiliki keterbatasan komunikasi maupun berinteraksi sosial dalam masyarakat. Dirinya berdalih, harusnya undang-undang ini bisa memfasilitasi keterbatasan orang-orang dengan disabilitas termasuk autis, bagaimana pekerjaannya, bagaimana nantinya kalau dia ingin menikah. Agar mereka juga merasa sama dengan yang lainnya.

Menurutnya, disabilitas termasuk ada autis didalamnya tidak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa. Hal ini yang tak tersentuh pemerintah maupun wakil rakyat.

“Sejauh ini pemerintah belum memberikan penanganan yang holistik atau menyeluruh. Karena penanganan untuk anak autis juga berbeda dengan anak normal lainnya, biaya kehidupan sehari-hari, terapinya dan masih banyak lagi,” ujar Mia.

Hal senada juga tegaskan oleh Edward Dewaruci,  seorang pengacara sekaligus salah satu pembicara dalam seminar bahwa peraturan perundang-undangan ini akan menjadi jaminan sosial bagi penyandang disabilitas maupun autis.

“Harusnya hal ini menjadi tanggungjawab  Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mendorong pemerintah segera mengeluarkan surat pelaksanaan perundang-undangan tersebut,” kata Edward

Selain itu,  harus ada dukungan dari semua masyarakat untuk mendesak pemerintah, lanjut Edward agar pemerintah sadar bahwa hal ini memang dibutuhkan. Khususnya bagi penyandang disabilitas dan orangtuanya. Ia menilai bahwa saat ini penangganan terhadap penyandang disabilitas masih tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

“Ini yang akhirnya tidak menjadi standar penanangganan kaum disabilitas, karena tidak adanya surat pelaksanaan. Jadi tergantung kepala daerahnya masing-masing,  kalau mereka peduli yang ditangani dengan baik begitu sebaliknya,” tutup Edward.[DEWID WIRATAMA/DM]

Editor: Dony Maulana