Pemkot Surabaya Inginkan Khofifah Wujudkan Kembali SMA/SMK Gratis Se-Surabaya

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indah Parawansa saat sidak persiapan USBN di Surabaya. FOTO: SUREPLUS/DEWID WIRATAMA

SURABAYA-SUREPLUS: Pemkot Surabaya meminta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indah Parawansa untuk mengembalikan pengelolaan SMA/SMK Surabaya, demi mewujudkan SMA/SMK gratis di seluruh Surabaya. Hal tersebut senada dengan harapan Khofifa, untuk mewujudkan minimalisir pendidikan lebih rendah dari SMA/SMK di Jawa Timur.

Sebelumnya, pengalihan pengeloaaan SMA/SMK setelah diterbitkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sempat diajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun akhirnya ditolak.

“Maka tetap berlakulah UU No 23 Tahun 2014, namun kita akan mencoba mencari solusi lain” ungkap Khofifah, saat ditemui saat sidak USBN di SMAN 1 Surabaya, Senin (4/3/2019)

Khofifah mengungkapkan, dirinya sendiri secara terbuka menyetujui kembali diwujudkannya SMA/SMK gratis di Surabaya. Hanya saja, persoalan yang dihadapi saat ini adalah pengeloaan jenjang pendidikan menengah atas dan kejuruan ke pemerintah provinsi sudah bersifat final.

Solusi yang ia tawarkan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2006 yang memungkinkan adanya bantuan bantuan keuangan seperti spesifik block grant. Bantuan keuangan spesifik block grant ini nantinya pemerintah kabupaten/ kota menitipkan sebagian dananya ke Pemprov Jatim.

“Lalu nantinya akan dikembalikan ke kota dan kabupaten yang bersangkutan utuh sesuai dengan peruntukan adalah bantuan SMA dan SMK gratis,” paparnya. Hal ini telah diterapkan oleh dua daerah, yakni Kota Pasuruan dan Kota Batu.

Ia mengakui bahwa dirinya bertekad tdak hanya memberikan fasilitas SPP gratis untuk sekolah SMA dan SMK Negeri, namun juga meng-gratiskan untuk SMA/SMK Swasta. Untuk sekolah negeri di Jawa Timur, menurut Khofifah pembiayaannya bisa tercover. Namun untuk swasta, dilakukan dengan sistem hibah, yang terkendala pada hibah tidak boleh diberikan berturut-turut pada pihak yang sama.

“Jadi memang fleksibilitas dari regulasi yang mengatur peningkatan kualitas SDM, khususnya angka partisipasi sekolah itu memang sudah harus dilakukan koreksi melihat kemampuan provinsi untuk bisa memenuhi kebutuhan SMA/SMK di Jatim,” tutup Khofifah.[DEWID WIRATAMA/DM]

Editor: Dony Maulana