Soal Jabatan Dirut RPH Saat Ini, Tinggal Tunggu Keputusan Wali Kota Surabaya

Kabag Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Pemkot Surabaya, Khalid saat membahas persoalan pengunduran diri direktur utama RPH, Teguh Prihandoko bersama anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. FOTO: SUREPLUS/DEWID WIRATAMA

SURABAYA-SUREPLUS: Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, atas mundurnya Direktur Utama Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Surabaya, Teguh Prihandoko secara sukarela hanya tinggal menunggu ketetapan resmi dari Walikota Surabaya, Tri Rismahirini. Sampai saat ini, telah dikeahui terjadinya ketidak selarasan antara Dirut dengan bagian Niaga dan Keuangan RPH.

“Jadi nanti akan diketahui, bahwa masing-masing direktur ada tugasnya. Nah dari situ, auditor akan bisa melihat siapa sebetulnya yang melanggar tupoksi,” ungkap Khalid, Kabag Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Pemkot Surabaya, saat sesi wawancara di gedung Komisi B, Senin (21/1/2019).

Khalid mengungkapkan, Teguh masih menunggu ketetapan resmi dari walikota Surabaya, dan sampai sekarang jabatannya masih sebagai Dirut RPH. Dirinya mengklaim, bahwa pemkot tidak mengetahui seperti apa kinerja mereka di RPH, lantaran mereka tidak pernah memberikan laporan kegiatan pada pemkot.

“Tapi semua tentu ada mekanisme Perda. Siapa berbuat apa, kemudian diatur pada peraturan apa, semua ada di perda. Kalau mereka memenuhi perda, tindak lanjut bisa dilakukan oleh pemkot. Tapi bila tidak ada dalam perda, artinya tidak bisa ditindak lanjuti kalau tidak ada dalam perda,” ujar Khalid.

Dirinya juga mengatakan, berkas pengunduran diri Teguh telah diproses oleh pemkot Surabaya. Surat keputusan dari walikota, akan keluar maksimal tanggal 31 Januari 2019. Khalid juga menjelaskan, pemkot Surabaya membutuhkan landasan yang kuat yakni Perda dalam mengusut ketidak selarasan antara Dirut dan keuangan serta niaga RPH.

Kendati demikian, ketika menjabat sebagai direktur utama Teguh tetap tidak boleh menjadi anggota dari partai politik. Namun dalam hal ini, Teguh diketahui telah menjadi bagian dari salah satu partai, dan akan dikenakan sanksi atas perbuatannya tersebut. Khalid juga mengatakan, jika konflik ini tidak bisa diselesaikan oleh audit dari pihak RPH sendiri, maka pemkot akan menerjunkan auditnya untuk menangani.

“Yang namanya di sebuah lembaga tentunya, memang kewenangan akuntan untuk bisa memberikan pengawasan didalam badan RPH,” tutup Khalid.[DEWID WIRATAMA/DM]

Editor: Dony Maulana