DPRD Surabaya: Kejadian di RPH Itu Kolektif Kolegial

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Rio Patiselano saat membahas persoalan internal yang terjadi di Rumah Pemotongan Hewan Surabaya. FOTO: SUREPLUS/DEWID WIRATAMA

SURABAYA-SUREPLUS: Kemunduran Direktur Utama (Dirut) Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya, Teguh Prihandoko mendapatkan tanggapan dari pihak DPRD Surabaya. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Rio Patiselano mengatakan dirinya bersama badan perekonomian dan badan hukum memandang bahwa situasi yang terjadi di RPH iu bersifat kolektif kolegial. Hal tersebut, disampaikan dalam acara dengar pendapat yang digelar di Gedung DPRD Surabaya.

“Seluruhnya tidak bisa dibebankan pada direktur utama. Harus dilihat semua secara komprehensif, bahwa segala sesuatu pasti bisa diselesaikan, pasti ada jalan keluar,” ungkap Rio saat diwawancarai reporter Sureplus.id di gedung DRPD Surabaya, Senin (21/1/2019).

Rio menjelaskan, ketika terjadi sebuah ketimpangan ataupun masalah seperti higienitas dan surat dari provinsi yang tidak diteruskan, dan berakhir pada mundurnya dirut, seharusnya direksi pun juga harus mundur. Hal tersebut lantaran, kesalahan tidak hanya terdapat pada dirut namun terdapat indikasi, adanya ketidak berhasilan dalam managemen bersama.

Menurutnya, leader dari sebuah BUMN ataupun BUMD adalah keseluruhan sistem. Dirinya juga mengajukan pertanyaan pada badan perekonomian dan hukum, apakah memang ada hukum yang dapat memberi landasan atas kasus ini. Disamping itu, Rio juga meminta supaya seluruh Kaperda BUMD harus direvisi supaya pemerintah kota memiliki landasan yang kuat jika terjadi hal serupa.

“Otomatis jika ada landasan kuat, pemerintah bisa langsung masuk. Misalkan dengan memberhentikan keseluruhan, atau merekrut ulang, menata kembali itu akhirnya bisa menjadi sesuatu yang baik demi kepentingan BUMD dan masyarakat kota Surabaya,” ujar Rio.

Dalam pembahasan di komisi B soal APBD, jajaran DPRD Surabaya telah mendeteksi ketidak harmonisan antara direksi, antara direktur utama, direktur keuangan, dan direktur niaga. Biarpun sekarang direktur utama yang lama telah mengundurkan diri, jika pada perekrutan ulang yang membawa direktur baru tapi tidak sejalan dengan direktur keuangan dan niaga, masalah tersebut akan terulang kembali.

“Skema yang terjadi adalah raja kecil, dimana dirut yang memegang kendali penuh atas direksi. Sehingga bisa saja terjadi boikot, kup, ataupun plot yang berujung pada kemunduran direktur utama,” tutup Rio. [DEWID WIRATAMA/DM]

Editor: Dony Maulana