Pemkot Surabaya Totalitas Fasilitasi Permohonan Kekayaan Intelektual Pelaku UMKM

Peresmian konter pelayanan permohonan hak kekayaan intelektual di mall pelayanan publik Surabaya, yang dilakukan oleh walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Kamis (17/1/2019). FOTO: SUREPLUS/DEWID WIRATAMA

SURABAYA-SUREPLUS: Pemerintah Kota Surabaya menggelar launching pelayanan fasilitasi kekayaan intelektual UMKM di UPTS Siola. Dalam agenda kali ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan bahwa dirinya bersama seluruh jajaran pemkot, telah membuka pelayanan bagi para pelaku UMKM yang terdaftar di seluruh kota Surabaya secara gratis.

“Saya mendapat beberapa cerita, beberapa hak paten UMKM di Surabaya telah diambil oleh beberapa pihak, karena memang belum mengurus hak kekayaan intelektual. Maka dari itu, pentingnya masyarakat Surabaya mengetahui perihal perizinan, hak merk dan hak cipta agar tidak rugi sendiri,” ungkap Tri Risma, saat memberikan sambutannya di mall pelayanan masyarakat, Kamis (17/1/2019).

Dalam acara tersebut, Risma memberikan sertifikasi kekayaan intelektual pada pelaku UMKM teratas di kota pahlawan, dan melaksanakan pemotongan pita peresmian konter pelayanan. Konter tersebut dikethui, merupakan hasil kerja sama antara pemkot Surabaya bersama Kanwil kemenkumham Jawa Timur.

Sambil duduk di kursi roda, Risma menyampaikan bahwa pelaku usaha jangan hanya fokus pada produksi, namun juga harus mengutamakan brand dan hak kepemilikan agar tidak jatuh pada seseorang, dan harganya dikendalikan oleh seseorang tersebut.

“Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita tidak boleh sembrono dalam hal ini. Memang terlihat kecil, tapi problematika seperti ini telah terjadi bertahun-tahun,” ujar wali kota Surabaya ini.

Tahun 2019 ini, pemkot Surabaya mengalokasikan kuota pelayanan sebanyak 150 perizinan tanpa perlu biaya. Risma juga mengatakan, sebenarnya program ini telah lama ia canangkan. Namun lantaran terulangnya kabar tidak sedap tersebut, akhirnya ia menanggapi hal itu dengan membuka dan meresmikan konter pelayanan kekayaan intelektual UMKM ini.

Risma juga menghimbau, bagi para produsen muda agar tidak tergiur dengan tawaran harga tinggi oleh seseorang, lantaran mereka tidak akan bisa lagi menggunakan merk yang mereka ciptakan sendiri, apalagi mengontrol harga produk. Menurut Risma, hal yang paling rentan adalah ketika produk orang-orang Surabaya diekspor tanpa adanya kepengurusan izin di awal.

“Untuk ekspor sendiri memang paling rentan. Bahaya juga kalau produk Surabaya diklaim sama milik orang atau perusahaan asing,” tutup Risma.[DEWID WIRATAMA/DM]

Editor: Dony Maulana