Menkeu: Awasi Titik Rawan Korupsi Transfer Dana ke Daerah

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengingatkan jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) agar lebih berhati-hati mengawasi titik rawan korupsi transfer dana ke daerah. FOTO: KEMENKEU.GO.ID

JAKARTA-SUREPLUS: Jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diminta untuk lebih berhati-hati dan mengawasi titik rawan korupsi dalam proses transfer dana ke daerah. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Menkeu mengingatkan agar jajaran DJPK dapat memberikan edukasi, terutama terhadap pimpinan daerah yang baru menang Pilkada beberapa waktu lalu, namun belum memiliki pengalaman. Karena yang bersangkutan berpotensi menjadi sasaran empuk para ‘calo anggaran’.

Untuk daerah yang masih lemah tata kelolanya, perlu mendapat perhatian lebih serius dengan pengawasan dan pembinaan secara khusus. Dua hal tersebut ditengarai merupakan titik rawan terjadinya korupsi saat ini.

Seperti dikutip dari situs kemenkeu.go.id, Senin (10/12/2018), paparan tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani pada rapat kerja dengan tema ‘Mewujudkan DJPK yang Berintegritas, Profesional dan Berkinerja Tinggi’ di Aula Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Jumat (07/12/2018) lalu.

“Buat analisa mengenai titik rawan korupsi. Anda berhubungan dengan lebih dari Rp 832 triliun uang transfer ke daerah tahun 2019. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Uang dan kekuasaan, Anda punya kedua-duanya,” kata Menkeu di awal pidatonya.

Menkeu Sri Mulyani menggarisbawahi perlunya jajaran DJPK untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko seperti memberikan edukasi, briefing dan keyakinan (assurance) tentang bagaimana proses dan menjalankan aturan transfer daerah.

“Anda harus secara aktif melakukan reaching out. Pimpinan-pimpinan daerah yang baru tersebut. Berikan mereka briefing, berikan mereka pengetahuan, berikan mereka assurance,” kata Menkeu memberikan arahannya.

Ditengarai, pemerintah daerah yang masih lemah tata kelolanya juga merupakan titik rawan terjadinya korupsi dalam proses transfer dana pusat ke daerah. Saat ini terdapat 33 pemda yang mendapat grade CC minus, yang dinilai antara lain dari sisi tata kelolanya.

“Saya suspect yang menjadi obyek adalah 33 daerah yang tadinya minus. Yang grade-nya CC minus. Makin missing dia akan menjadi obyek yang sangat empuk untuk para calo anggaran. Ini yang disebut dengan risk profiling,” tambahnya.

Namun demikian, Menkeu juga mengingatkan agar jajaran DJPK tidak hanya terpaku pada dua titik rawan korupsi tersebut. Terdapat beberapa daerah yang memang memiliki karakteristik dan sejarah rawan korupsi.

“Pasti ada juga pola-pola yang lain yang telah kita pahami. Daerah tertentu dengan karakter tertentu biasanya mereka memunculkan lahan bagi para calo anggaran,” lanjut Menkeu (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P