SWI Temukan 407 Penyelenggaraan Fintech P2P Lending Tak Berizin

Slamet Wibowo (kiri), Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Kediri, menyampaikan, Satgas Waspada Investasi menemukan 407 penyelenggaraan Fintech P2P Lending, saat Media Update 2018, di Kota Kediri, Senin (03/12/2018). FOTO: SUREPLUS/AYU CITRA SR

KEDIRI-SUREPLUS: Hingga bulan ini, Satgas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menemukan 407 penyelenggaran fintech Peer to peer (P2P) lending tidak berizin.

“Tapi kini dua lembaga di antaranya, sudah memperoleh izin dan terdaftar di OJK,” kata Slamet Wibowo, Kepala OJK Perwakilan Kediri, saat menggelar Media Update Tahun 2018, di Kediri, Senin (03/12/2018).

Oleh karenanya, ungkap dia, penyelenggara fintech P2P lending yang belum berizin atau terdaftar, diharapkan segera melakukan pengajuan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Hal ini dilakukan, mengacu pada Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016.

Meski demikian, jelas dia, sampai dengan saat ini, Satgas Waspada Investasi telah memanggil penyelenggara fintech tak berizin ini, untuk menghentikan kegiatannya. “Bahkan, pihak tersebut juga diminta menghapus semua aplikasi penawaran pinjam meminjam uang yang dimiliki,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, juga diharuskan menyelesaikan kewajiban para pengguna dan mengajukan pendaftaran kepada OJK.

Sementara itu, terkait dengan industri keuangan digital, yang kini makin berkembang pesat, diketahui saat ini terdapat 73 penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Fintech peer to peer lending yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

“Yang mana, jumlah pinjaman yang disalurkan sampai dengan posisi September 2018 sebesar Rp 13,83 triliun dengan rasio pinjaman non lancar dan macet sebesar 3,27 persen,” katanya.

Di lokasi yang sama, pihaknya juga mengedukasi rekan media setempat, tentang peran OJ K yaitu melakukan edukasi dan perlindungan konsumen. Apalagi sampai dengan bulan September 2018, OJK Kediri telah melakukan edukasi di sekolah-sekolah dan komunitas di Kediri dan sekitarnya.

“Edukasi dan sosialisasi terkait keuangan, kini lebih disesuaikan dengan karakteristik komunitas atau kelompok masyarakat,” katanya.

Lantaran, imbuh dia, saat melakukan sosialisasi dengan pekerja yang akan pensiun, maka edukasi bakal diberikan tentang bagaimana mempersiapkan masa pensiun yang sejahtera.

“Begitu juga saat sosialisasi dengan ibu-ibu rumah tangga, maka edukasi lebih kepada bagaimana mengelola keuangan keluarga,” katanya. (AYU CITRA SR/AZT)

Editor: Aziz Tri P