Investasi Sektor Industri Manufaktur Dinilai Tumbuh Signifikan

Investasi di sektor industri manufaktur dinilai Kemenperin tumbuh signifikan. Tahun 2014 sebesar Rp 195,74 triliun, dan tahun 2017 mencapai Rp 274,09 triliun. Tampak aktivitas industri baja di salah satu pabrik di Jawa Timur. FOTO: SUREPLUS/DOK.

JAKARTA-SUREPLUS: Investasi di sektor industri manufaktur dalam empat tahun terakhir, tumbuh signifikan. Pada tahun 2014 sebesar Rp 195,74 triliun, naik mencapai Rp 274,09 triliun di tahun 2017. Sementara, pada semester I tahun 2018, investasi manufaktur sudah menembus Rp 121,56 triliun dengan total jumlah tenaga kerja saat ini sebanyak 17,92 juta orang.

Efek investasi ini berguna, karena Indonesia bisa mendapat pengalaman praktik terbaik dari negara lain yang menanamkan modalnya. “Jadi, kita akan mendapat manfaat dari transfer teknologi, peningkatan pengetahuan dan keahlian tenaga kerja, serta perluasan jaringan usaha,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto seperti dikutip Sureplus.id, Rabu (21/11/2018) dari situs kemenperin.go.id.

Selama ini, kata Menperin, untuk meningkatkan investasi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan seperti pemberian fasililas insentif berupa tax allowance, tax holiday, dan bea masuk ditanggung pemerintah. Selain itu penerapan Online Single Submission (OSS).

“Berbagai kebijakan strategis tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan investor serta menciptakan lingkungan usaha yang kondusif di dalam negeri,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, instrumen lain yang digulirkan pemerintah untuk mengatur investasi adalah menetapkan Daftar Negatif Investasi (DNI). Daftar ini memuat sektor usaha mana saja yang tertutup sepenuhnya bagi investasi dan sektor usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu.

Pemerintah sudah mengumumkan kebijakan relaksasi DNI yang merevisi Perpres No. 44 Tahun 2016, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Relaksasi DNI ini dimaksudkan untuk mendorong penanaman modal dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi, sehingga kebijakan tersebut lebih ke arah promotif.

“Paket Kebijakan Ekonomi XVI juga dapat memperluas peluang kemitraan dengan UMKM dan koperasi agar skala usahanya lebih besar,” katanya.

Di sektor manufaktur, beberapa bidang usaha yang dibuka untuk investasi adalah industri pencetakan kain dan industri rajut, industri crumb rubber, industri kopra, kecap, pengolahan susu, susu kental manis, industri barang dari kayu, industri minyak atsiri, serta industri paku, mur dan baut.

Airlangga mengemukakan, dalam relaksasi DNI ini, tidak ada kewajiban dalam membangun industri harus bekerja sama dengan perusahaan lainnya di bidang yang sama. “Jadi ini kami lepaskan. Kemudian beberapa yang baru kami berikan untuk UMKM juga di industri rumput laut. Untuk indusri rumput laut sepenuhnya dalam negeri, kecuali untuk hilir karagenan,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurut Menperin, skema dari UMKM dan kemitraan juga bisa dalam bentuk kontrak, suplai bahan baku atau bisa kegiatan inti plasma, serta pola kemitraan lainnya. “Tetapi tidak mengikat bahwa kemitraan ini bentuknya ada kalau untuk di pertanian, misalnya kepemilikan jumlah tertentu,” katanya.

Pertumbuhan Populasi Industri

Menperin juga menyampaikan, peningkatan investasi mendorong pertumbuhan populasi industri. Pada periode tahun 2014-2017,telah tejadi penambahan populasi industri besar dan sedang, dari tahun 2014 sebanyak 25.094 unitusaha menjadi 30.992 unit usaha sehingga tumbuh 5.898 unit usaha.

Sedangkan, di sektor industri kecil juga mengalami penambahan, dari tahun 2014 sebanyak 3,52 juta unit usahamenjadi 4,49 juta unit usaha di 2017. Artinya, tumbuh hingga 970 ribu industri kecil selama empat tahun terakhir.

“Oleh karena itu, melalui kebijakan relaksasi DNI, diperlukan investasi baru agar dapat menghasilkan produk olahan lain yang bernilai tambah tinggi,” tegasnya.

Dalam revisi DNI ini, pemerintah tetap menjaga sejumlah bidang usaha untuk melindungi pelaku usaha UMKM. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang dicadangkan untuk UMKM serta koperasi di antaranya adalah industri tempe, tahu dan makanan dari kedelai, industri gula merah, industri batik tulis, industri bordir, industri pengasapan karet.

“Pemerintah juga telah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan kemitraan dengan UMKM serta koperasi, sehingga investasi asing bisa masuk berinvestasi dan memberikan dampak positif dalam transfer ilmu pengetahuan dan teknologi,” tuturnya.

Menperin menambahkan, total bidang usaha yang telah dikeluarkan dari DNI mencapai 87 bidang usaha termasuk kebijakan pemerintah sebelumnya lewat Perpres No.44 Tahun 2016. “Pemerintah berharap, kebijakan relaksasi ini dapat berhasil meningkatkan investasi terlebih jika dipadukan dengan kebijakan dan instrumen fiskal lain seperti tax allowance dan tax holiday,” katanya. (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P