Kemenperin Dukung Pengembangan Kendaraan Rendah Emisi

Kemenperin mendorong industri otomotif agar merealisasikan pengembangan kendaraan rendah emisi atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Tampak arus kendaraan bermotor di salah satu jalan di Surabaya. FOTO: SUREPLUS/DOK.

JAKARTA-SUREPLUS: Berupaya mengikuti tren dunia dan perluasan pasar ekspor, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong industri otomotif di dalam negeri agar merealisasikan pengembangan kendaraan rendah emisi atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV).

Implementasi program tersebut telah disusun melalui peta jalan yang diinisiasi oleh Kemenperin, termasuk pengembangan kendaraan berbasis energi listrik. “Kami menyiapkan program LCEV ini untuk mendorong diversifikasi energi bahan bakar kendaraan bermotor ke arah penggunaan teknologi penggerak yang rendah atau tanpa emisi karbon,” kata Menperin Airlangga Hartarto.

Dikutip Sureplus.id, Selasa (05/11/2018) dari situs kemenperin.go.id, pada tahun 2025 ditargetkan sekitar 20 persen dari kendaraan yang diproduksi di Indonesia adalah produk kendaraan rendah emisi atau LCEV. Bisa electrified vehicle seperti hybrid, Plug In hybrid, full battery hingga fuel cell.

“Selanjutnya, untuk mendukung program LCEV, kami telah menyelesaikan aturan hukum untuk kendaraan listrik,” lanjut Menperin.

Isi dari regulasi tersebut, antara lain mengatur tentang litbang dan inovasi, pengembangan industri, serta percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik di jalan raya. Juga mengatur tentang pemberian fasilitas fiskal seperti Bea Masuk Ditanggung Pemerintah serta pembiayaan ekspor dan bantuan kredit modal kerja untuk pengadaan battery swap.

“Sementara yang terkait dengan sisi fasilitas non-fiskal, di antaranya penyediaan parkir khusus, keringananbiaya pengisian listrik di SPLU dan bantuan promosi,” kata Airlangga.

Bahkan, Kemenperin jugatengah melakukan kerja sama dan studi bersama dengan New Energy and Industrial Technology Development (NEDO) yang meliputi aspek consumer convenience, business model, social impact danregulasi.

Studi tersebut dibarengi dengan demo project yang akan dilakukan di beberapa kota di Jawa Barat dan Bali yang akan dimulai awal 2019 sampai Desember 2020 dengan melibatkan instansi litbang lokal dan beberapa universitas. Sehingga dapat menghasilkan masukan bagi pemerintah untuk dapat menerapkan kebijakan yang tepat terkait dengan kendaraan listrik.

Seperti diketahui, Indonesia tidak hanya menjadi negara ketiga terbesar di dunia setelah China dan India untuk potensi pasar sepeda motor, tetapi juga menjadi salah satu basis produksi bagi produsen otomotif kelas dunia. Hal ini mendorong pemerintah untuk fokus memprioritaskan pengembangan industri kendaraan sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

Sementara, ekspor sepeda motor hingga bulan September 2018 mencapai 450 ribu unit. “Maka untuk mendorong peningkatan ekspor, industri otomotif kita harus melakukan reorientasi dalam menjadikan pasar domestik sebagai base load untuk ekspor,” tegas Menperin.

Ditargetkan ekspor sepeda motor bisa mencapai 10 persen dari total produksi. Ini sesuai dengan sasaran dari pelaksanaan Making Indonesia 4.0 yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Jadi, setidaknya ekspor akan mencapai 600 ribu unit untuk tahun ini.

“Industri otomotif merupakan satu dari lima sektor manufaktur yang dipilih menjadi pionir dalam penerapan revolusi industri 4.0. Implementasi ini memberikan peluang positif untuk menjadikan industri otomotif nasional berdaya saing global,” lanjut Airlangga.

Untuk meraih sasaran tersebut, pemerintah telah menyiapkan fasilitas insentif yang dapat dimanfaatkan para pelaku industri otomotif di Indonesia, antara lain melalui tax holiday, tax allowance, Bea Masuk DItanggung Pemerintah (BMDTP), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan komponen dari impor dengan menggunakan skema perjanjian kerja sama dagang baiktingkat bilateral, regional maupun multilateral. (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P