Ironi Beras dalam Peringatan Hari Pangan Sedunia

Ilustrasi. FOTO: Mice Cartoon

Hari Pangan Sedunia (HPS) yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober yang puncaknya akan dilaksanakan pada 18-20 Oktober 2018 di Kabupaten Baritokuala (Batola), Kalimantan Selatan (kalsel), diharapkan dapat menjadi momentum strategis memperkenalkan pembangunan sektor pertanian kepada dunia. Akan tetapi sayangnya, persoalan klasik baik mengenai rendahnya produktivitas, konversi lahan, ancaman regenerasi, dst, masih terus terjadi. Alih-alih mencari jalan keluar atas persoalan-persoalan itu, masyarakat kita malah disuguhi drama sengkarut kebijakan impor beras. Ketidakkompakan birokrasi yang secara nyata dipertontonkan melalui perseteruan antara Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), semakin meyakinkan kita bahwa mimpi swasembada beras dalam kemasan mentereng program Nawacita pemerintahan hari ini, hanya sekadar fasih dalam janji, nihil dalam bukti. Dan petani, dengan semakin lebar dibukanya opsi impor, semakin terpuruk nasibnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama 15 tahun terakhir, dari tahun 2000 sampai 2015 total impor beras Indonesia mencapai 15,39 juta ton. Pada tahun 2016-2017, impor sempat berhenti, lalu berlanjut pada tahun 2018. Selama periode itu, dana impor beras mencapai USD 5,83 miliar atau Rp 78,70 triliun (kurs Rp 13.500). Data worldstopexports.com bahkan menempatkan Indonesia di posisi keenam dalam daftar 10 negara terbesar pengguna devisa untuk impor beras dengan pengeluaran impor sebesar 531,8 juta dollar AS. Dengan kenyataan seperti ini, lantas sektor pembangunan pertanian manakah yang hendak diperkenalkan pemerintah kepada dunia?

Keputusan pemerintah mengimpor beras, terlebih ketika dilakukan menjelang panen, jelas tidak berpihak pada kepentingan petani. Hal itu telah mencederai hakikat kedaulatan pangan yang selama ini menjadi harapan kita semua. Swasembada pangan sebagai salah satu tolok ukur yang sering dipakai untuk melihat ‘keagrarisan’ Indonesia, jauh panggang dari api. Yang terjadi, justru penerapan kebijakan pragmatis impor untuk komoditas beras.

Kebijakan importasi beras tidak serta merta hadir apabila petani kita memiliki kekuatan untuk menyediakan pangan. Lemahnya kebijakan pengorganisasian petani adalah bukti relasi petani sebagai pilar kekuatan dalam kuasa pangan sama sekali belum serius digarap. Alhasil, tampilnya relasi kapitalistik yang dominan telah berhasil membuka ruang bagi para pemburu rente mengambil keuntungan di balik instabilitas harga pangan khususnya beras di negeri ini.

Dampak dari dominannya para kapitalistik dalam kuasa pangan menyebabkan perwujudan kedaulatan pangan jadi utopis. Jika demikian halnya, maka ungkapan Bung Karno lebih dari setengah abad lalu, “soal pangan adalah soal hidup matinya bangsa”, menjadi keniscayaan. [Cak Suri]