Indonesia Siap Jadi Early Adopter dalam Human Capital Index

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara diskusi panel ‘Human Capital Summit: A Global Call to Action’ di Mangupura Room BICC, Nusa Dua, Bali. FOTO : FB KEMENKEURI

NUSA DUA-SUREPLUS : Indonesia mengajukan diri untuk bergabung sebagai pelopor atau early adopter. Karena Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya program ini, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia.

Kesanggupan ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara diskusi panel ‘Human Capital Summit: A Global Call to Action’ di Mangupura Room BICC, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). Acara ini merupakan rangkaian kegiatan Annual Meeting IMF WBG 2018.

“Seperti yang telah kita ketahui sekarang dunia sedang mengalami perang dagang yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi global. Maka kita harus fokus pada apa yang dapat memajukan negara,” papar Menkeu, seperti ditulis di laman Facebook official Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan itu Menkeu menjelaskan, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Oleh karena itu, pemerintah di dunia mulai berinvestasi pada peningkatan kualitas manusia.

Hasilnya, kata Menkeu, menunjukkan hal yang sangat baik. Seperti angka kematian pada anak turun 50 persen dan kurang dari 40 persen anak-anak yang tidak bersekolah, dan minimal ada satu program penjaminan sosial di tiap negara.

Lebih lanjut, wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes 2008 ini mengatakan, akses adalah hal yang penting. Banyak negara yang sudah memberikan akses ke pendidikan tetapi hal lain yang perlu dipertanyakan adalah kualitas dari pendidikan. Proses belajar merupakan hal yang sangat penting.

Banyak anak yang masih tidak mampu mengerti makna sebuah kalimat ataupun menyelesaikan soal matematika sederhana saat ia lulus sekolah dasar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sangat antusias atas program Human Capital Indeks yang diluncurkan oleh Bank Dunia.

“Saya terintimidasi atas semua program pengembangan SDM yang dilakukan oleh Bank Dunia dan ketika saya kembali ke Indonesia, saya menjadi sangat kritis terhadap kementerian dan lembaga terkait kualitas penggunaan anggaran pendidikan,” akunya..

Untuk itu Menkeu berharap, dengan adanya program ini akan dapat membuat sebuah pergerakan ataupun desain kebijakan bagi tiap negara. Karena jika tiap tahun terlewati begitu saja, maka waktu akan menjadi sia-sia bagi masa depan generasi muda.

“Saya memanggil Anda semua, tidak hanya pemerintah tetapi juga stakeholders, filantropis, sektor swasta. Saya yakin jika kita semua menjalankan peran kita dengan sinergi, kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik,” pungkasnya.(PRS/HDL)

Editor : Hendro D. Laksono