Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Benahi Jaminan Keselamatan Pekerja Migran

Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri, seusai penandatanganan kerjasama bilateral dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi (kanan) di kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI. FOTO : BIRO HUMAS KEMENAKER

JAKARTA-SUREPLUS : Kerja sama bilateral Sistem Penempatan Satu Kanal atau one channel pekerja migran Indonesia bukan hal yang mudah. Khususnya terkait persepsi publik tentang nasib pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

“Hal ini karena banyak kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, seperti pelecehan, kekerasan, pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayar, eksploitasi, ancaman hukuman mati, yang mempengaruhi persepsi publik,” jelas Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri, seusai penandatanganan kerjasama bilateral dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi di kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kamis (11/10/2018).

Lewat kesepakatan ini, Menteri Hanif berharap, kerja sama bilateral ini benar-benar meningkatkan mekanisme penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

“Kami optimis, dengan berbagai perbaikan yang terintegrasi melalui satu sistem yang disepakati kedua negara menjadikan penempaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia berjalan jauh lebih baik,” ungkapnya.

Kerja sama ini sendiri dilakukan dalam rangka pembenahan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik terkait perlindungan maupun peningkatan kesejahteraan.

Penandatangan dua menteri ini kemudian dilanjutkan dengan penandatangan teknik arrangement oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Marulli A. Hasoloan dan Wakil Sekretaris Hubungan Internasional Menteri Tenagakerja dan Pembangunan Sosial Saudi Arabia, Abdulaziz al Amr.

Menaker menjelaskan, kerjasama ini bersifat uji coba secara terbatas. Yakni dengan jumlah PMI tertentu, dilakukan evaluasi setiap tiga bulan, lokasi hanya meliputi Jeddah, Madinah, Riyadh, dan wilayah timur, yaitu Damam, Qobar, dan Dahran. Kerjasama ini juga hanya mengatur pekerjaan baby sitter, family cook, elderly caretaker, family driver, child careworker, dan housekeeper.

Menanggapi kesepakatan ini, Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi mengatakan, pihaknya berharap uji coba kerja sama ini akan berjalan dengan baik.

“Kerja sama ini dalam kerangka melindungi hak pekerja migran dan mengatur hubungan kerja antara majikan dan pekerja migran sesuai dengan hukum dan peraturan di kedua negara dan konvensi internasional,” ujarnya.

Mengutip siaran pers Kemenaker RI, setidaknya ada 21 point penting pada Sistem Penempatan Satu Kanal ini. Poin baru yang tidak ada di butir kesepakatan sebelumnya antara lain, proses rekrutmen dan penempatan PMI melalui sistem online terintegrasi yang memungkinkan kedua pemerintah melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

Dalam kerja sama bilateral ini juga diatur, PMI tak lagi bekerja dengan sistem kafalah atau majikan perseorangan. Mmelainkan sistem syarikah atau perusahaan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi.

Sistem ini mempermudah PMI dan pemerintah Indonesia melakukan perlindungan. Perjanjian kerja juga mengacu pada kontrak kerja yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip kerja yang layak. Gaji dibayarkan melalui perbankan, sehingga pembayaran gaji dapat diawasi dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dapat segera terdeteksi.

Baik Pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi juga sepakat membentuk Joint Committee yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi proses rekrutmen dan penempatan PMI di lapangan, termasuk pengadaan call center khusus yang menangani masalah ketenagakerjaan dengan Bahasa Indonesia. PMI juga mendapatkan akses komunikasi dengan keluarga. (PRS/HDL)

Editor: Hendro D. Laksono