Ekspor Minyak dan Gas Bumi Tidak Wajib Letter of Credit

baru terkait ketentuan penggunaan Letter of Credit (L/C) untuk ekspor barang tertentu. Peraturan ini dibuat dengan mempertimbangkan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). FOTO : ILUSTRASI

JAKARTA-SUREPLUS : Ekspor minyak dan gas bumi tak lagi diwajibkan menggunakan Letter of Credit (L/C). Ketentuan ini berlaku sejak Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 102 tahun 2018. Permendag ini diundangkan 28 September 2018, dan berlaku sejak 7 Oktober 2018 lalu.

Peraturan ini berisi Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018, tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit (L/C) untuk Ekspor Barang Tertentu.

Dijelaskan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan, pada Permendag Nomor 102 Tahun 2018, minyak dan gas bumi dikeluarkan dari lampiran daftar barang tertentu yang wajib L/C.

“Permendag ini dibuat dengan mempertimbangkan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 3034/12/MEM.M/2018 tanggal 26 September 2018 tentang Penggunaan L/C untuk Ekspor Minyak dan Gas Bumi,” tambahnya, seperti ditulis dalam siaran pers Kemendag, Senin (8/10/2018).

Surat Menteri ESDM itu berisi, pertama, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1952/84/MEM/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Penggunaan Perbankan di Dalam Negeri atau Cabang Perbankan Indonesia di Luar Negeri untuk Penjualan Mineral dan Batu Bara ke Luar Negeri telah diterbitkan dalam rangka memperkuat devisa negara.

Kedua, hasil penjualan ekspor minyak dan gas bumi yang merupakan bagian negara sesuai prosedur saat ini telah masuk ke kas negara. Ketiga, hasil ekspor Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sepenuhnya telah patuh atas PBI Nomor 16/10/PBI/2014 dimana Devisa Hasil Ekspor (DHE) telah masuk ke rekening Bank Devisa Dalam Negeri dengan pelaporan/pengawasan berkala melalui SKK Migas dan Bank Indonesia. Dengan terbitnya Permendag Nomor 102 Tahun 2018 ini, maka ekspor barang tertentu yang wajib L/C adalah mineral, batu bara, dan kelapa sawit.

“Permendag Nomor 102 Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap pemangku kepentingan, mendorong optimalisasi dan akurasi perolehan DHE, serta menjaga stabilitas harga ekspor barang tertentu,” kata Oke. (PRS/HDL)

Editor : Hendro D. Laksono