The International Monetary Fund (IMF); Antara Misi dan Kontroversi (2)

Aksi unjuk rasa memprotes kebijakan yang membatasi aktivitas publik di Bali saat gelaran Annual Meeting IMF-World Bank 2018 – foto: Bobby Andalan/Bali

Tentu ada banyak kritik dialamatkan kepada IMF. Di antaranya soal kebijakan yang cenderung tidak memberi kesempatan (partisipasi) yang lebih baik bagi negara-negara berkembang, dan lebih terkooptasi untuk kepentingan politik negara-negara maju. Akibatnya, tuntutan untuk mendapatkan hak suara yang lebih besar dari negara-negara berkembang sehingga bisa turut aktif dalam pengambilan keputusan, seringkali dilontarkan.

Joseph Stiglitz, ekonom pemenang Nobel menyebutkan bahwa syarat-syarat yang diwajibkan IMF dengan mudah bertransformasi menjadi alat politik yang merugikan negara berkembang. Peristiwa krisis ekonomi yang terjadi 1997-1998 yang menghumbalang Asia, termasuk Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Indonesia, adalah bukti yang menggambarkan kinerja IMF sebagaimana dikatakan Stiglitz.

Atas dasar itulah kenapa Mahathir Mohammad, perdana menteri Malaysia waktu itu, menolak bantuan IMF, dan memilih mengembangkan strategi ekonominya sendiri untuk mengatasi krisis. Strategi yang dijalankan oleh Malaysia yang tertuang dalamThe National Economic Recovery Plan itu, antara lain dengan melonggarkan kebijakan moneter dan menurunkan tingkat suku bunga secara bertahap. Dan terbukti, dalam waktu relatif singkat Malaysia berhasil melakukanrecovery ekonomi. [Hui Lim and Khoon Goh,How Malaysia Weathered The Financial Crisis: Policies and Possible Lesson, 2012].

Tapi apa yang terjadi dengan Indonesia ketika presiden Soeharto kala itu memilih menandatangani letter of intens atau kontrak kerjasama dengan IMF itu? Mata uang rupiah terdepresi sampai 400%. Nilai tukar rupiah yang pada awal 1997 Rp 2,000-2,300 per USD, melorot hingga 10,500 hanya dalam rentang waktu satu tahun, dan berakhir dengan tumbangnya kekuasaan Soeharto.

Hari ini, di bawah pemerintahan presiden Joko Widodo, kita tahu, hubungan Indonesia dengan IMF terlihat semakin mesra. Bahkan untuk pertemuan tahunan IMF-WB tahun ini, pihak IMF menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Pertemuan yang akan dimulai pada besok, 8-14 Oktober di Bali, yang disambut dengan sukacita oleh pemerintah meski harus mengeluarkan dana negara Rp810 miliar, ironisnya, dilaksanakan di saat nilai tukar rupiah, anjlok ke angka Rp15.176,58. [Fahmi Faqih]