Mendagri : PNS Korupsi segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. FOTO : SETKAB.GO.ID

JAKARTA-SUREPLUS : Melalui surat edarannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi segera diberhentikan dengan tidak hormat.

Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 10 September 2018 itu, Mendagri mengatakan, tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime.

Dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukannya. Khususnya dalam hal ini Aparatur Sipil Negara, untuk memberikan efek jera.

Mengutip pemberitaan di laman setkab.go.id, Mendagri meminta kepada para bupati dan wali kota di seluruh Indonesia untuk segera memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beredarnya surat edaran itu maka Surat Edaran Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Seperti banyak diberitakan, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tercatat hingga kini masih 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berstatus inkracht namun masih tetap aktif bekerja.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi, dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah Pusat,” kata Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, I Nyoman Arsa, dalam Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin PNS, di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Berdasarkan data ini pula diperoleh data, DKI Jakarta merupakan pemerintah tingkat provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu sebanyak 52 orang. Sementara di tingkat pemerintah kabupaten dan kota, Sumatra Utara menempati peringkat teratas, karena masih mempekerjakan 265 PNS berstatus terpidana tipikor inkracht. (PRS/HDL)

Editor : Hendro D. Laksono