Kemnaker Dukung Pendirian Serikat Musisi Indonesia

Enteng Tanamal (kiri) saat berdialog dengan Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri (kanan), terkait rencana pendirian Serikat Musisi Indonesia (SMI) di tengah era perubahan teknologi informasi. FOTO : HUMAS KEMNAKER

JAKARTA-SUREPLUS : Perlindungan hak-hak normatif bagi para seniman, khususnya musisi dibutuhkan untuk menjaga kreativitas dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja musik. Apalagi, musik terus mengalami pertumbuhan pesat sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif.

Untuk itu, Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri mendukung penuh dibentuknya serikat pekerja musik atau Serikat Musisi Indonesia (SMI) di tengah era perubahan teknologi informasi saat ini.

“Saya dukung penuh usulan pembentukan serikat musisi ini sebagai wadah para pekerja seni musik. Malah saya pun ingin menjadi seniman karena saya sebenarnya juga pencipta lagu perlu dibentuk serikat pekerja musik,” ujar Menaker Hanif saat bertemu pendiri Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Indonesia (PAPPRI), Enteng Tanamal, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Perubahan teknologi informasi yang cepat, kata Menaker Hanif, memerlukan kecepatan dan kreativitas untuk dapat bersaing dengan bangsa lain khususnya di bidang musik. “Pemerintah siap memberikan asistensi serta pendampingan terhadap proses pembentukan SMI sampai mendapatkan legalitas yang sah,” janjinya, seperti disampaikan dalam siaran pers Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jumat (14/9/2018).

Menanggapi dukungan ini, Enteng Tanamal tentu saja menyambut positif. Karena menurut dia, musik merupakan sektor usaha yang menguntungkan, tapi disayangkan musisi dan penyanyi menjadi pihak yang paling tidak menikmati keuntungannya.

“Ketika kita biarkan musisi kita sendirian, maka kemungkinan besar mereka mendapat kontrak yang kurang menguntungkan. Solusinya menciptakan budaya untuk menggunakan kontrak yang adil,” katanya.

Enteng mengungkapkan saat ini jumlah penyanyi dan pemusik di seluruh Indonesia berjumlah 4000 orang. Enteng berharap melalui Kemnaker, akan dibuat aturan yang melindungi seniman sehingga ke depan seniman lebih dilindungi dan teratur.

“Saat ini kami baru membuat badan hukum terlebih dulu. Masalah teknis, kami masih terus berkomunikasi dengan para Direktur di Kemnaker,“ kata Enteng. (PRS/HDL)

Editor : Hendro D. Laksono