Menaker Siapkan 1000 BLK Komunitas untuk Tingkatkan Kompetensi SDM

Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri saat berbicara di depan Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. FOTO : HUMAS KEMNAKER

JAKARTA-SUREPLUS : Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas merupakan terobosan untuk mempercepat laju peningkatakan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Lewat program rintisan Kementerian Ketenagakerjaan ini, tahun lalu, telah dibangun BLK komunitas sebanyak 50 lembaga, dan tahun 2018 menjadi 75 lembaga.

“Tahun 2019, akan meloncat menjadi 1.000 titik. Program ini disokong langsung oleh Pak Presiden Jokowi. Kita pantas bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Jokowi dalam hal ini,” kata Menaker M. Hanif Dhakiri, dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Seperti ditulis dalam siaran persnya, BLK, kata Menteri Hanif, bisa membantu pemerintah untuk mempercepat melakukan masifikasi peningkatan kompetensi yang ada di masyarakat. Mengingat 58 persen angkatan kerja yang ada saat ini masih didominasi lulusan SD dan SMP.

Disampaikan pula, keberadaan BLK Komunitas di pesantren nantinya bisa mengatasi gap antara kebutuhan di pasar kerja dengan alumni-alumni di pesantren. Sehingga di masa depan, alumni pesantren semakin kuat dan semakin berperan dalam mengatasi kesenjangan dan kemiskinan.

“Diharapkan Januari sudah jalan untuk dibangun (BLK pesantren) dan April, Mei, Juni 2019 untuk tahap manajemen, termasuk pelatihan infrastruktur. Bulan Juni sudah mulai melatih,” imbuh mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini.

Menaker juga menjelaskan, usai melakukan analisis mendalam, pihaknya telah membuat contoh 1-2 BLK pesantren dan workable dalam waktu cepat. “Kedua, mengingat menjelang akhir pemerintahan Jokowi-JK, maka proses realisasi BLK pesantren harus lebih cepat. Saat ini Kemnaker sedang proses lelang pra-DIPA dan bulan September ini sudah dimulai melakukan perencanaannya. Setelah itu dilanjutkan dengan pengumuman dan membuka ruang usulan,” jelasnya. (PRS/HDL)

Editor : Hendro D. Laksono