Kementerian ESDM Terapkan Kebijakan Strategis Perkuat Devisa

Menteri ESDM, Ignasius Jonan didampingi Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Selasa (04/09/2018). FOTO: ESDM.GO.ID

JAKARTA-SUREPLUS: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kebijakan strategis untuk mengendalikan impor dan memperkuat devisa. Kebijakan tersebut mulai dari Penataan ulang proyek ketenagalistrikan, Penerapan mandatory B20, meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), hingga kebijakan hasil ekspor sumber daya alam untuk penguatan devisa nasional.

“Arahan Bapak Presiden, kalau dilakukan ekspor, uangnya harus kembali,” kata Menteri ESDM, Ignasius Jonan didampingi Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Selasa (04/09/2018).

Dikutip dari Tim Komunikasi ESDM di esdm.go.id, Rabu (05/09/2018), Jonan mengungkapkan, Kementerian ESDM akan menetapkan peratuan bahwa semua ekspor harus pakai letters of credits (LC). Selain itu, hasil ekspor juga 100 persen harus kembali ke Indonesia, baik dalam bentuk dolar AS atau ditempatkan di bank-bank Pemerintah Indonesia di luar negeri.

“Saya kira itu tidak ada masalah. Kita akan buat mekanisme kita akan minta buktinya mana uang yang kembali, ekspor sekian kita bisa hitung pakai LC, uangnya sudah kembali belum ke Indonesia. Jika uang hasil ekspor tersebut tidak kembali, perusahaan dapat dikenakan sanksi untuk mengurangi ekspornya,” tambah Jonan.

Sementara di sektor Ketenagalistrikan, Jonan menjelaskan bahwa dari program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang direncanakan, yang belum mencapai financial close dan sudah digeser ke tahun-tahun berikutnya jumlahnya sebesar 15.200 MW.

“Jadi digeser sesuai dengan kebutuhan permintaan kelistrikan nasional, tapi bukan dibatalkan. Kapasitas pembangkit yang ditunda, mestinya Commercial Operation Date (COD) 2019 ditunda ke tahun 2021 sampai 2026. Itu mungkin bisa mengurangi beban impor sekitar kira-kira 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS. Jadi digeser,” imbuh Jonan.

Namun Jonan memastikan bahwa pergeseran ini tidak mengurangi target Pemerintah untuk mencapai rasio elektrifikasi 99 persen di tahun 2019. “Kalau misalnya ditanya hari ini, mungkin sudah 97,13 persen hingga 97,14 persen. Akhir Tahun (2018) 97,50 persen pasti tercapai,” terangnya.

Mengenai rencana impor barang juga berlaku untuk sektor hulu migas, sektor ketenagalistrikan, minerba dan juga Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

“Prinsipnya, kita tidak akan menyetujui masterlist detil untuk rencana impor yang bisa digantikan produknya oleh produk yang sudah dihasilkan atau manufaktur di dalam negeri. Dua catatannya, satu memenuhi kualitas , spesifikasinya sama dan kedua kualitasnya juga mencukupi,” jelasnya.

Sedangkan terkait penerapan B20 yang berlaku mulai 1 September 2018, Pemerintah akan melakukan pengawasan dengan sungguh-sungguh dan menampung apa yang bisa diperbaiki dari waktu ke waktu.

“Tujuan untuk mencapai penerapan B20 ini harapannya bisa menghemat devisa kira-kira sekitar 2,3 miliar dolar AS untuk empat bulan, September sampai Desember 2018,” katanya.

Lanjut Jonan, kalau tahun depan secara total mungkin bisa menghemat lebih dari 3,3 miliar dolar AS. Ini termasuk juga PLTD yang dioperasikan oleh PLN. “Malah kami juga minta ke PLN dalam dua tahun agar PLTD yang kapasitas operasionalnya sudah rendah, itu bisa diganti dengan 100 persen minyak kelapa sawit,” lanjut Jonan.

Terakhir, terkait produksi kontraktor minyak non-Pertamina yang produksinya harus ditawarkan ke Pertamina, Jonan mengungkapkan bahwa saat ini peraturan mengenai hal tersebut terus dimatangkan.

“Kami juga sedang mengatur, bahwa produksi minyak mentah yang menjadi bagian kontraktor asing atau kontraktor non-Pertamina itu mekanismenya harus ditawarkan juga ke Pertamina untuk beli,” tutup Jonan. (PRS/AZT)

Editor: Aziz Tri P