Mubyarto dan Konsep Ekonomi Pancasila

Mubyarto. Foto: Tarli Nugroho

Bagi kalangan ekonom, khususnya yang bergelut dengan isu-isu ekonomi kerakyatan, nama Prof. Dr. Mubyarto bukanlah nama asing. Dilahirkan di Sleman Yogyakarta pada 3 September 1938, Mubyarto adalah pakar ekonomi kerakyatan yang dikenal sebagai pengembang konsep Ekonomi Pancasila.

Masa kecil Mubyarto hingga sarjana ia habiskan di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Mubyarto melanjutkan studi di Vanderbilt University Tennessee dan memperoleh gelar Master of Arts pada tahun 1962, dan gelar Doctor of Philosophy dari Iowa State University, Iowa 1965, keduanya di Amerika Serikat. Gelar Doktor diraihnya dalam usia 27 tahun dengan mempertahankan disertasi berjudul The Elasticity of the Marketable Surplus of Rice in Indonesia : A study in Java-Madura. Pada usia 40 tahun, ia menyandang gelar Profesor.

Konsep Ekonomi Pancasila yang dikembangkan Mubyarto pada mulanya sempat ditertawakan sejumlah kalangan karena dianggap sangat normatif dan sulit diterapkan di Indonesia, meskipun konsep tersebut bersumber dari dasar negara. Namun ketika ia menjabat Asisten Menteri/Kepala Bappenas dan meluncurkan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) tahun 1993 dengan menghibahkan dana pemerintah kepada kelompok masyarakat miskin untuk dikelola langsung oleh masyarakat secara musyawarah dengan sistem dana bergulir, mereka yang menertawakan tak lagi menertawakan.

Konsep Ekonomi Pancasila bermula dari ide Bung Karno dan Bung Hatta yang dipahami sebagai kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang dikenal sebagai sektor informal. Di sana ada petani, nelayan, peternak, pekebun, perajin, pedagang kecil, dan sebagainya. Modal usaha mereka merupakan modal keluarga, kecil, dan pada umumnya tidak menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga.

Program IDT ini adalah hasil pemikiran Mubyarto bersama sahabatnya yang tergabung di Yayasan Agro Ekonomika, di antaranya sosiolog pedesaan IPB Sayogyo, dan Direktur LSM Bina Swadaya Bambang Ismawan. Program IDT sebagai program pengentasan kemiskinan memang telah berhenti, akan tetapi konsep hibah dana bergulir yang dikembangkan Mubyarto dkk sampai sekarang masih digunakan dalam bentuk program-program lain, di berbagai sektor pembangunan di Indonesia.

Dalam bukunya “Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila,” Mubyarto menjelaskan, Ekonomi Pancasila dicirikan sebagai berikut: Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral dan sosial. Ada kehendak kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan kemerataan sosial ekonomi. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Selanjutnya, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi, untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial, dengan sekaligus menjaga efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

Sistem Ekonomi Pancasila memiliki perbedaan yang sangat tajam dengan sistem ekonomi liberal yang belakangan justru menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Sistem Ekonomi Pancasila berorientasi pada rakyat kebanyakan, sedangkan sistem ekonomi liberal hanya menguntungkan individu-individu tanpa memerhatikan manusia lain. Sistem Ekonomi Pancasila juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Inilah keunggulan sistem Ekonomi Pancasila.

Rabu 25 Mei 2005 pukul 11.00, di usianya yang ke 66 tahun, Mubyarto meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang istri, empat orang anak dan sejumlah cucu. Pada tahun itu, Mubyarto telah menyelesaikan tugas utamanya dan memasuki masa pensiun sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Berbagai kalangan datang melayat ke rumah duka di Kompleks Sawitsari C-10. Di antaranya mantan Dirjen Dikti dan Dubes Unesco Prof Dr Bambang Suhendro, mantan Rektor UNS Prof Dr Kunto Wibisono, dan mantan Ketua MPR RI Amien Rais. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ketika itu tengah berada di Yogyakarta membuka Rakerda Partai Golkar, juga menyempatkan diri melayat ke rumah duka bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono X, Surya Paloh, dan Prof Dr Muladi.

Hari ini, di tengah situasi politik yang semakin panas menjelang pilpres 2019, di tengah keterpurukan ekonomi akibat dari persengkongkolan rezim dengan kekuasaan neo-imperialisme ekonomi liberal, masih adakah tempat bagi Konsep Ekonomi Pancasila yang telah dikembangkan oleh Mubyarto? Wallahualam. [Fahmi Faqih]