Kementerian ESDM Akan Lakukan Silent Audit Pengguna Wajib B20

Kementerian ESDM akan melakukan audit pelaksanaan mandatori B-20. FOTO: ESDM.GO.ID

JAKARTA-SUREPLUS: Keseriusan ditunjukkan Kementrian Eneregi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam penerapan penggunaan campuran Biodiesel 20 persen (B-20) di beberapa sektor. Tak sekadar membuat aturan, tapi juga melakukan pengawasan dengan mekanisme silent audit.

Penggunaan B-20 sendiri diwajibkan bagi badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak public service obligation (BBM-PSO), sektor transportasi non PSO, industri, pertambangan, hingga ketenagalistrikan.

“Untuk mengawasi pelaksanaan mandatori ini, Kementerian ESDM akan melakukan audit, yang kami sebut sebagai silent audit. Sesuai namanya, jadi kapan tim akan datang mengaudit, tidak akan ada pemberitahuan sebelumnya. Timnya ada atau tidak, masyarakat tidak ada yang tahu, tapi akan ada yang bergerak sampai ke SPBU”, jelas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana.

Rida menambahkan, audit yang dilakukan tidak hanya kepada Badan Usaha penyedia BBM, tetapi juga pemasok B-20 (BU Bahan Bakar Nabati). “Kebijakan kali ini lebih tegas dan lebih adil”, lanjutnya.

Sementara itu, terkait pelaksanaan B-20 yang sudah berjalan sejak tahun 2016 tersebut, Rida menegaskan tidak ada keluhan dari sektor yang telah mengimplentasikan selama 2,5 tahun ini.

Selain melakukan pengawasan ketat, Pemerintah menegaskan bahwa sejak 1 September 2018, tidak akan ada lagi produk B-0 di pasaran, dan keseluruhannya berganti dengan B-20. Apabila BU BBM tidak melakukan pencampuran, dan BU Bahan Bakar Nabati (BBN) tidak dapat memberikan suplai FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ke BU BBM akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp 6.000 per liter.

Rida berharap masyarakat dapat membantu Pemerintah dalam mensukseskan kebijakan ini, jadi jika masyarakat menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan mandatori B-20, dapat menghubungi call center 14036 yang telah dibentuk oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).(PRS/ZAL)

Editor: Fahrizal Arnas