Demi Keselamatan, Alat Kelistrikan Wajib SNI dan SLO

JAKARTA-SUREPLUS: Marak beredarnya peralatan “Kartu Hemat Energi” dan “Energy Saver” yang diklaim sebagai alat yang bisa menghemat pembayaran rekening listrik atau token/stroom listrik belakangan ini mendapat perhatian dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasalnya, Kementerian ESDM tidak pernah mempromosikan atau mengajak masyarakat untuk menggunakan alat tersebut karena dari hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) PLN, serta Laboratorium Pengukuran Listrik Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kartu tersebut terbukti tidak menurunkan tagihan rekening listrik, alias penipuan.

Maka itulah, Kementerian ESDM mengimbau kepada para produsen dan distributor alat kelistrikan yang beredar di masyarakat agar berkoordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) perihal keselamatan ketenagalistrikan.

“Kalau menempel di instalasi, harus dicek keselamatan ketenagalistrikan, maka harus dikoordinasikan dengan Ditjen Gatrik paling tidak. Jadi kami mengecek dulu, ini benar atau tidak, aman atau tidak, dari segi keselamatan ketenagalistrikan. Ini yang mengatur dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, akan bertanya tentang klaim yang disebutkannya (produsen dan distributor kartu hemat energi),” jelas Direktur Bina Program Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Jisman Hutajulu di kantornya, Selasa (28/8/2018) lalu.

Usai dicek oleh Ditjen Gatrik, kemudian Ditjen Gatrik akan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah lain untuk penerbitan izin dan label Standard Nasional Indonesia (SNI). “Setelah itu kami koordinasikan dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Jika ini perlu SNI, nanti ada Badan Standardisasi Nasional (BSN) juga, standar internasional sudah mengatur ini atau belum, seperti alat listrik lain yg ber-SNI,” tambahnya.

Saat ini, imbuh Jisman, alat ketenagalistrikan lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sudah diatur, wajib ber-SNI, dan harus memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebelum tersambung dengan jaringan PLN.(ZAL)

Editor: Fahrizal Arnas